Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mengaku,kondisi anggaran untuk penanganan darurat kekeringan di 28 desa sudah habis. Pendistribusian air masih menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah.
“Beberapa minggu lalu anggaran BTT kita habis, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian untuk mengusulkan anggaran tambahan agar wilayah yang terdampak bisa kita tangani,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto kepada Suara NTB, Selasa (20/10).
Pemerintah daerah juga akan segera mengusulkan permohonan anggaran ke Pemprov NTB,untuk melanjutkan pendistribusian air bersih ke masyarakat. Sejumlah wilayah terdampak kekeringan kembali meluas pasca Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lantung melaporkan mengalami kekurangan air.
Akibat kondisi tersebut, total masyarakat terdampak kekeringan mencapai 42.728 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 28 desa. Bahkan kekeringan yang terjadi saat ini cukup merata di 14 kecamatan dengan kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir bagian utara.
“Intrusi air laut menjadi salah satu penyebab utama memburuknya kondisi air sumur warga di kawasan pesisir. Air laut meresap ke dalam lapisan air tanah dan memengaruhi sumber air tawar yang digunakan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, warga menggantungkan kebutuhan air sehari-hari pada distribusi air bersih yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Bahkan sebagian warga terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Selain penanganan darurat, BPBD juga mendorong penyediaan infrastruktur air bersih sebagai solusi jangka panjang. Salah satu upaya adalah pembangunan jaringan pipanisasi yang bersumber dari sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air warga.
“Melalui penyediaan sumber air alternatif dan jaringan perpipaan, kami berharap warga bisa memperoleh pasokan air bersih yang lebih terjamin, khususnya di wilayah pesisir yang menghadapi ancaman kekeringan berulang,” tambahnya. (ils)
