Selong (Suara NTB) – Sebanyak 82 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) didorong segera beroperasi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah percepatan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat investasi masyarakat untuk pembangunan satu dapur SPPG telah mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Pengawasan Program MBG Kabupaten Lotim yang juga Asisten I Setdakab Lotim, H. Ahyan, saat dikonfirmasi media di Kantor Bupati Lotim, Selasa (20/10/2026) mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan peninjauan langsung terhadap sejumlah lokasi SPPG guna memastikan kesiapan serta kelengkapan persyaratan operasional.
Menurut Ahyan, tim telah turun ke lapangan untuk memverifikasi lokasi, bangunan, hingga titik koordinat 82 SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status lokasi dan perizinan pembangunan dapur, sehingga proses operasional dapat segera memperoleh kepastian.
“Dokumen dan informasi terkait akan segera disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk proses tindak lanjut running atau pengoperasian dapur SPPG,” katanya.
Satgas mendukung pengusulan pengoperasian dapur yang terbilang sudah lama mendapat izin BGN tersebut. Dari hasil pemantauan, sebagian besar persyaratan administrasi dan teknis disebut telah terpenuhi hingga 100 persen. Namun, masih terdapat sejumlah komponen yang perlu dibenahi, terutama kondisi fisik dapur yang tingkat pemenuhan persyaratannya masih di bawah 75 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh mitra pengelola SPPG. Pembenahan diperlukan agar seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN dapat dipenuhi dan dapur bisa menjalankan fungsinya sesuai ketentuan.
Ahyan menilai percepatan penyelesaian persoalan tersebut penting, terlebih karena pembangunan dapur SPPG membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dengan nilai investasi masyarakat yang telah menembus Rp1,5 miliar untuk satu dapur, kepastian operasional menjadi hal yang mendesak untuk dikoordinasikan bersama BGN.
Selain mendorong percepatan operasional, Satgas juga membahas tindak lanjut terhadap dapur SPPG yang sebelumnya dikenai Surat Pemberhentian Sementara (SP2).
Dalam pembahasan tersebut, terdapat 15 dapur yang sebelumnya masuk dalam penanganan pemberhentian sementara. Saat ini, proses pengajuan untuk mengaktifkan kembali dapur-dapur tersebut tengah berjalan dengan tetap memperhatikan catatan dan persyaratan yang diberikan BGN.
Pengaktifan kembali tidak bisa dilakukan begitu saja. Mitra pengelola harus terlebih dahulu menyempurnakan berbagai kekurangan yang menjadi catatan hasil evaluasi BGN sebelum proses selanjutnya dapat dilaksanakan.
Karena itu, pihak terkait telah menyampaikan kepada para mitra agar segera menindaklanjuti dan melengkapi seluruh catatan tersebut. Percepatan perbaikan diharapkan dapat memperlancar proses pengajuan sekaligus memberikan kepastian terhadap keberlanjutan operasional dapur. (rus)
