Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok Barat (BPS Lobar), angka kemiskinan mengalami penurunan tahun 2026 ini sebesar 0,3 persen atau sekitar 940 jiwa. Penurunan kemiskinan ini berkat program Pemkab Lobar yang dinilai tepat sasaran. Kendati demikian, Pemkab didorong lebih memaksimalkan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani kemiskinan.
“Kemiskinan Lobar turun dari 11,9 persen ke 11,6 persen,” kata Kepala BPS Lobar, Yassinta Ben Katarti Latiffa Dinar, SST, M.Si., saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (21/10/2026).
Melihat situasi sekarang, kemiskinan bisa turun itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahkan target kemiskinan Pemkab Lobar sendiri tahun ini sebenarnya 11,7 persen. “Alhamdulillah Lobar bisa melampaui target, turun ke 11,6 persen,” ujarnya mengapresiasi.
Ia menjelaskan, beberapa daya ungkit yang menyebabkan kemiskinan bisa turun. Menurutnya, sektor pertanian yang dominan dengan target swasembada pangan. Hal ini ditopang oleh nilai tukar petani semakin baik. Di mana pendapatan petani lebih baik dibanding dulu, ditopang program subsidi pupuk dan lainnya. Dengan begitu, petani yang menjadi salah satu lokus atau kantong kemiskinan bisa terangkat.
Selain itu banyak program yang digulirkan pemerintah untuk mendongkrak penurunan kemiskinan, seperti bantuan langsung ke masyarakat, sembako dan lainnya.
Perbaikan infrastruktur jalan juga punya andil dalam menurunkan kemiskinan. Akses masyarakat lebih mudah dan baik, sehingga gampang berusaha dan beraktivitas dalam berbagai sektor. “Itu juga ikut mendongkrak penurunan kemiskinan, termasuk perlu diapresiasi ada car free day dan car free night, juga berdampak,” ujarnya.
Penurunan kemiskinan di Lobar biasanya memiliki tren belum bisa jauh-jauh atau tinggi, sehingga Pemkab menargetkan 11,7 persen tapi bisa dicapai lebih dari itu atau lampui target. Artinya ia melihat program yang digelontorkan pemkab cukup mendongkrak.
Pihaknya memberikan masukan agar memperkuat lagi koordinasi antar OPD, jangan saling tumpang tindih memberikan bantuan khususnya kemiskinan, supaya penerima bantuan ada diversifikasi atau berbeda-beda. “Sama mungkin jenis bantuan lebih kepada berupa pemberdayaan sehingga masyarakat bisa secara mandiri mendapatkan penghasilan,” imbuhnya.
Salah satu yang perlu dimaksimalkan program bantuan modal usaha tanpa bunga. Sehingga cakupannya lebih luas atau banyak, terlebih data sudah ada yang diverifikasi dan validasi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar Deny Arif Nugroho, ST, ME., menyampaikan, dari data BPS tersebut tentunya capaian penurunan kemiskinan di Lobar tahun ini melampui target tahunan yang tertuang di RPJMD. “Alhamdulillah melampaui target kemiskinan tahun 2026,” sebutnya.
Tahun 2025 angka kemiskinan sebesar 11,9 persen atau 92.120 jiwa menjadi 11,6 persen atau 91.180 jiwa.
Semetara dari sisi indeks kedalaman kemiskinan (P1) mencapai 1,98. Indeks ini menggambarkan semakin kecil indeks ini pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga kesenjangannya pun semakin kecil.
Dibanding tahun 2025, P1 mencapai 1,142. Artinya terjadi peningkatan. Sedangkan indeks keparahan Kemiskinan atau P2 mencapai 0,52, tahun 2025 mencapai 0,81. Artinya, terjadi sedikit peningkatan. Hal ini menggambarkan semakin kecil indeks ini maka pengeluaran antar penduduk miskinsemakin dekat sehingga kesenjangan di antara penduduk miskin semakin kecil. (her)
