Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan perdana utusan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) di Kantor Bupati, Selasa (20/10/2026). Pada pertemuan tersebut, Pemda KLU menekankan pentingnya asesmen kualitas baik terhadap Alat Penerangan Jalan (APJ) eksisting maupun APJ baru yang disepakati dalam kerja sama.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., mengatakan kunjungan perdana PT PII merupakan wujud komitmen Kementerian Keuangan RI, dalam mendukung terlaksananya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) APJ. Terlebih lagi, dalam kunjungannya, PII juga melibatkan Tim Konsultan yang akan menentukan tindak lanjut kerja sama.
Pertemuan Kick-Off Meeting tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman. Kesempatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Penerangan jalan merupakan pelayanan publik vital yang berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Melalui proyek KPBU APJ tersebut, Wabup KLU menegaskan bahwa Pemda menargetkan, setidaknya tuju h manfaat strategis dari dampak KPBU. Seperti, meningkatnya aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat di malam hari, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas malam hari yang lebih produktif.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi energi dan kualitas layanan penerangan jalan, sekaligus memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah melalui skema KPBU.
Salah satu poin paling krusial dalam KPBU APJ adalah percepatan pemerataan pelayanan penerangan jalan. Di mana pencapaian target 100 persen titik lampu dapat diselesaikan pada tahun pertama pelaksanaan, jauh lebih cepat dibandingkan pola konvensional yang membutuhkan waktu 9 sampai 10 tahun dengan anggaran (maksimal) Rp16 miliar per tahun.
“Skema ini juga menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat KLU,” tuturnya.
Untuk mencapai keberhasilan proyek ini, Kusmalahadi menyampaikan sejumlah arahan dan imbauan khusus kepada seluruh pihak yang terlibat, perangkat daerah terkait diminta memberikan dukungan penuh dan mempercepat proses administrasi serta perizinan yang diperlukan.
“PT PII dan tim konsultan PDF diharapkan terus memberikan pendampingan profesional dalam aspek teknis, finansial, hukum, dan tata kelola proyek,” katanya.
Pihaknya juga meminta, Badan Usaha Pelaksana agar berkomitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja selama pelaksanaan proyek. Sementara dari aspek masyarakat KLU, Wabup mengharapkan seluruh komponen untuk mendukung dan turut merawat fasilitas penerangan jalan yang akan dibangun.
“Diperlukan perencanaan matang, pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan regulasi, serta pengawasan konsisten. Pemda KLU berkomitmen penuh untuk terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana demi kepentingan publik jangka panjang,” tutupnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, Sekda KLU Sahabudin, M.Si., sejumlah pejabat perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII sebagai fasilitator.
Sementara, Kepala Bapperida KLU, Ir. Hermanto, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah konkret revitalisasi pembangunan di KLU melalui terobosan fiskal daerah. Skema KPBU APJ dipandang akan menjawab kebutuhan masyarakat maupun mewujudkan visi misi daerah KLU.
Sebagai Ketua Tim Simpul KPBU APJ, Hermanto meyakinkan bahwa tahapan KPBU-APJ berjalan dengan progres yang positif, akuntabel, dan transparan. Pihaknya sangat terbantu dengan komitmen penuh dari Kementerian Keuangan RI, maupun hadirnya Fasilitator Penyiapan Proyek (FPP), serta pendampingan dari PT PII.
“Dibutuhkan komitmen penuh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kehadiran Fasilitator Penyiapan Proyek atau FPP, dan pendampingan dari PT PII membuktikan bahwa pendekatan kita berada di jalur yang benar,” ujarnya. (ari)
