Giri Menang (Suara NTB) – Masyarakat bersama kepala desa (Kades) hingga kepala dusun di Lombok Barat (Lobar) diharapkan proaktif melakukan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan desil secara mandiri. Untuk perbaikan data itu, banyak kanal atau saluran aplikasi yang bisa dipergunakan secara mandiri oleh warga dengan berbagai syarat yang telah perlu dilengkapi dalam sistem aplikasi tersebut.
Kepala BPS Lobar, Yassinta Ben Katarti Latiffa Dinar, SST, M.Si., menjelaskan DTSEN ini muncul atas inisiasi pemerintah sejak tahun 2025 lalu sebagai basis data yang digunakan oleh kementerian/lembaga dalam menurunkan program. Akhirnya keluar Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana 18 kementerian/lembaga diperintahkan untuk menggabungkan semua datanya menjadi satu data. “Setelah data digabung dinamakan DTSEN,” ujarnya.
Sampai dengan Juli 2026, progres baru 33 persen se-Indonesia yang ter-update datanya. Ketika DTSEN dipakai untuk acuan salah satu program Bansos, diakui peluang tidak tepat sasaran bantuan itu masih ada karena ada inclusion error dan exclusion error.
“Makanya edukasinya ayo mutakhirkan datanya, bisa di kantor desa, bisa dari agen PKH, dan dibantu BPS,” imbuhnya.
Namun demikian, pemakai DTSEN untuk program bantuan sosial, akurasinya lebih baik dibanding data yang berbeda-beda seperti dulu. Data ini terus diperbaiki melalui update atau pemutakhiran sehingga bersifat dinamis setiap ada update.
“Selama ada partisipasi aktif dari setiap orang untuk memperbaharui datanya. Pemerintah melalui BPS juga terus berupaya perbaikan data, tapi kan BPS tidak bisa seluruhnya,” katanya.
Untuk itu partisipasi masyarakat sangat penting untuk melengkapi atau memperbaiki data sesuai kondisi. Semakin banyak warga meng-update datanya, maka akan semakin menggambarkan kondisi sebenarnya dan bagus ketika digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial.
Dalam DTSEN ini lanjut dia, dipakai 39 variabel untuk skoring menentukan posisi warga ini dimana, kemudian diurutkan barulah dikelompokkan dari tinggi ke rendah. “Tapi desil itu bukan label orang itu kaya atau miskin,” jelasnya.
Menurutnya, sasaran program kementerian/lembaga juga berbeda-beda, misalnya Bansos kebanyakan menyasar desil 1-4, rumah layak huni desil 1-8. Bukan tidak mungkin, ada program pemerintah nantinya menyasar desil 10.
BPS, kata dia, tidak menentukan siapa yang menerima bantuan. Terkait harapan para Kades agar dilibatkan pada pendataan, menurutnya sejauh ini Kades sudah diberikan kewenangan mengusulkan melalui proses Musdes untuk memutuskan daftar nama yang diinput ke sistem.
Yang perlu dipastikan, dalam usulan datanya harus lengkap dan sesuai fakta yang diinput oleh Pemdes, karena sistem berstandar internasional yang menilai, bukan ditentukan oleh persepsi dari manusia. Ada juga operator khusus di desa yang telah disiapkan insentif oleh Pemkab.
Masyarakat juga bisa melakukan update data sendiri secara mandiri. Selain banyak kanal yang disediakan pemerintah, termasuk BPS juga sudah menyiapkan aplikasi khusus bagi masyarakat mengisi untuk perbaikan data. Warga bisa isi form aplikasi itu, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dalam aplikasi itu.
Aplikasi ini bukan menurunkan desil, terapi perbaikan data. Ketika diperbaiki, bisa jadi desilnya turun atau naik. (her)
