Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), Hj. Nurul Adha, menekankan pentingnya tanggung jawab, integritas, dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wabup menekankan pada jajarannya jangan takut melaksanakan program maupun pengadaan barang dan jasa, sepanjang telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Pengguna Anggaran Kabupaten Lobar di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (22/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, unsur Forkopimda, Pj. Sekda, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, kepala bagian, serta PPK pengadaan barang dan jasa se-Lobar.
Wabup menegaskan, peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa merupakan langkah penting untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Berani menerima jabatan berarti berani bertanggung jawab. Setiap pimpinan harus memahami dan mengawasi pelaksanaan program di perangkat daerahnya, bukan melepaskan tanggung jawab setelah menunjuk pejabat sebagai PPK,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) memperkuat peran dan tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendelegasian tugas kepada PPK harus tetap disertai pengawasan serta pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.
Selain itu, Wabup mengingatkan agar pengadaan dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kelengkapan dokumen serta kertas kerja harus menjadi perhatian agar setiap kegiatan memiliki dasar kebutuhan, tujuan, dan manfaat yang jelas.
Menurutnya, proses pengadaan juga harus berjalan efektif tanpa mempersulit pelaksanaan program yang telah memenuhi ketentuan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi pembangunan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan, dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Wabup menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan. Seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong agar pembangunan pariwisata Senggigi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku UMKM dan pedagang kecil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. (her)
