Mataram (Suara NTB) – Sejumlah mahasiswa di Mataram menggelar aksi demonstrasi memperingati dua tahun kepempinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kamis (22/10). Masa aksi meminta pemerintah pusat menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menetapkan bencana nasional kebakaran hutan dan lahan.
Dalam orasinya massa aksi meminta RUU Sisdiknas untuk segera disahkan. Mereka menilai masih banyak persoalan pendidikan dari infrastruktur hingga sarana prasarana perlu dibenahi. Selanjutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kalimantan. Mereka menuntut agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.
“Hari ini kami melihat bahwa saudara-saudara kami yang ada di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua amatlah miris kondisinya. Tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional, saya rasa perhatian pemerintah pusat itu amat kurang,” kata Ketua BEM Unram, Mavi Adiek Garlosa, Kamis (22/10).
Mahasiswa juga meminta pelaksanaan MBG dihentikan. Mavi menjelaskan, kasus dugaan keracunan akibat program tersebut telah banyak menimpa penerima manfaat.
Di samping itu, dampak ekonomi kepada masyarakat dinilai timpang. Menurut Mavi, hanya golongan dan kelompok tertentu yang merasakan manfaat ekonominya. Karena itu, bagi mahasiswa tidak ada alasan untuk tidak menolak program MBG di NTB.
“Sehingga daripada memihak kepada elit di lingkaran-lingkaran mereka, saya rasa lebih baik kita menyetop MBG ini,” tegasnya.
Mavi meyakini dengan komitmen serius dari pemangku kebijakan, pelaksanaan MBG di NTB dapat dihentikan.
Demonstrans juga menyoroti persoalan lingkungan dan pendidikan di NTB. Mereka berpandangan, banyak pelaku perusak lingkungan yang membuat sumber daya alam di NTB ikut rusak. Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah memberi sanksi tegas kepada oknum tersebut.
Selain itu, masa aksi juga meminta pemerintah daerah memberi atensi terhadap persoalan-persoalan pendidikan terutama menyangkut infrastruktur, fasilitas, hingga kesejahteraan guru.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir yang menemui massa aksi mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan telah didengarkan dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Pada prinsipnya apa yang adik-adik rasakan kami rasakan juga,” kata dia.
Namun, ia mengaku DPRD NTB tidak mempunyai kewenangan penuh untuk memastikan seluruh tuntutan dapat direalisasikan. Terutama, menyangkut isu nasional seperti menghentikan program MBG dan segera mengesahkan UU Sisdiknas.
Akan tetapi, ia memastikan seluruh tuntutan massa aksi akan diteruskan ke pemerintah pusat. Politisi PPP ini menjanjikan akan mengundang perwakilan massa aksi saat nanti rapat paripurna DPRD NTB dilaksanakan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan, seluruh tuntutan ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan. (sib)
