Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa,Ir.H. Syarafuddin Jarot meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kooperatif menjalani proses audit kinerja pemerintahan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah mendukung kelancaran pemeriksaan dengan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan. Termasuk memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Bupati saat entry meeting bersama BPK RI Perwakilan NTB.
Menurut Bupati, pemeriksaan kinerja pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BPK RI. Tujuannya untuk menilai efektivitas penyelenggaraan program pemerintah dan pengelolaan layanan publik sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Audit kinerja ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan program pemerintah,agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan data, kebutuhan, maupun kendala yang dihadapi,sehingga hasil pemeriksaan bisa memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program bisa pertanggungjawabkan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat secara maksimal. “Kita semua OPD terbuka selama proses pemeriksaan termasuk menyampaikan apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ucapnya.
Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program dan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah,sehingga perangkat daerah diharapkan bisa memberikan dukungan aktif dalam penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
“Dukungan dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah sangat kita harapkan,sehingga potensi yang tidak diinginkan terjadi bisa diminimalisir,” ucapnya.
