Giri Menang (Suara NTB) – Bencana kekeringan yang melanda 95 dusun 26 desa di Lombok Barat (Lobar) hingga saat ini, rawan memicu kemiskinan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar diminta melakukan upaya penanganan untuk antisipasi dampak kekeringan melalui berbagai langkah mencari sumber baru menggerakkan ekonomi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, Yassinta Ben Katarti Latiffa Dinar, S.ST., M.Si., menyampaikan, dampak kekeringan ini pasti berpengaruh terhadap kemiskinan karena Lobar masih mengandalkan sektor pertanian.
“Pasti itu (kekeringan) berpengaruh kondisi global, terutama Lobar masih mengandalkan pertanian. Karena itu kami sarankan ke Pemkab itu untuk lebih antisipasipatif terhadap kekeringan,” kata Yassinta dikonfirmasi di kantornya, pekan lalu.
Ikhtiar pun telah dilakukan Pemkab, salah satunya melalui Salat Istisqa dan langkah-langkah lainnya. Jika tidak segera turun hujan, bukan hanya memicu kebakaran lahan, tetapi juga produksi pangan bisa turun.
Selain memberi saran pada Pemkab untuk mengantisipasi mengatasi kekeringan, pihaknya juga menyarankan Pemkab mulai mencari potensi-potensi lain yang bisa digali untuk tetap menghidupkan perekonomian dan menjaga stabilitas harga.
Misalkan, jika ada potensi produksi panen akan menurun, maka Pemkab perlu menyiasati itu dengan mendorong pengembangan sektor perikanan dan peternakan. Terlebih sektor-sektor ini dinilai belum terlalu terlihat, padahal dari sisi potensinya tidak kurang.
Sektor peternakan juga belum digarap maksimal, bahkan kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) belum layak, sehingga itu menandakan belum menjadi prioritas. “Harus sudah mulai melakukan antisipasi,” imbuhnya.
Pihaknya sudah memaparkan ke Pemda, bahwa sektor ini potensi yang masih bisa dikembangkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Langkah antisipatif harga pun susah dilakukan Pemkab melalui kerja sama dengan Pemkab Lotim.
Pihaknya selalu memberikan rekomendasi kepada Pemkab untuk langkah antisipatif. Pihaknya juga mendorong pengembangan potensi pariwisata di kawasan selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Lobar, Deny Arief Nugroho, ST., ME., menyampaikan kebijakan telah diambil Wabup Lobar saat ini dalam menangani kekeringan, khususnya untuk sektor pertanian.
Salah satunya melalui pengelokasian brigade pangan. Artinya dari Dinas Pertanian mengadakan pompa air untuk melakukan pompanisasi di lokasi-lokasi kekeringan, sehingga melalui langkah ini bisa mengantisipasi dampak kekeringan.
Untuk pengadaan belasan sarpras pompa ini, brigade pangan dianggarkan sekitar Rp100 juta lebih. Selain itu, dilakukan pengadaan pompanisasi melalui program Irpom dari program Kementerian. Hanya saja, persoalannya bukan hanya masalah alat pompa dan sumur tetapi tidak ada air.
Dinas PUPRPKP juga telah melakukan pembangunan jaringan irigasi di beberapa wilayah, termasuk melalui bantuan pemerintah pusat, seperti Tempos, Banyu Urip, dan lainnya. Namun, menurutnya kondisi Lobar menurutnya tidak separah daerah lain seperti Jawa.
Kekeringan ini dikhawatirkan berdampak kepada kemiskinan, karena akan masuk hitungan tahun depan. “Ini sebagai antisipasi kita, melihat kejadian-kejadian di tahun ini maupun tahun lalu supaya ada strategi gagal panen dan segala macam,” jelasnya.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang kemiskinan. Terutama dari buruh tani, karena begitu gagal panen, mereka jatuh miskin. Pertanian juga termasuk penyumbang terbesar PDRB Lobar. (her)
