Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Lombok Barat (Loba) diperintah oleh Wakil Bupati Lobar untuk mengorkestrasi atau menyelaraskan, mengelola, dan mensinergikan berbagai organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) agar bekerja secara terpadu demi mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Baperida mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi dalam integrasi program penanganan kemiskinan.
Kepala Baperida Lobar, Deny Arief Nugroho, ST., ME., menyampaikan bahwa pihaknya sesuai arahan Wabup lebih memaksimalkan kolaborasi dengan NGO dalam penanganan kemiskinan. Pihaknya pun secepatnya mengadakan rapat koordinasi dengan para NGO, membahas pembagian peran dalam pengentasan kemiskinan ini.
“Artinya kolaborasi kami perkuat dengan NGO, seperti kemarin kami sudah MoU dengan Islamic Relief, mereka tangani apa, nanti kami tangani yang mana,” ujarnya.
Masing-masing NGO mengambil peran di daerah yang menjadi lokus kemiskinan. Pemkab nantinya berkolaborasi dalam intervensi. Selain itu, pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi dengan OPD yang menangani kemiskinan agar bagiamana integrasi program-program yang dilakukan OPD.
Seperti Dinas PUPRPKP dalam menangani rumah kumuh, sanitasi air bersih. Kemudian UMKM dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Koperasi. Dinas Pendidikan untuk bantuan pada siswa miskin. Program-program ini lebih diintegrasikan dan menyasar pada satu sasaran. Artinya warga miskin akan ditangani secara bersama-sama.
Pihaknya akan membedah data sasaran itu berdasarkan DTSEN. Nanti dilihat, mana yang banyak permasalahan sosialnya itu diprioritaskan sebagai lokus sasaran. Barulah menyasar persoalan sosial lainnya.
Kepala BPS Lobar, Yassinta Ben Katarti Latiffa Dinar, SST, M.Si., mengatakan pihaknya memberikan masukan agar memperkuat lagi koordinasi antar OPD, jangan saling tumpang tindih memberikan bantuan khususnya kemiskinan, supaya penerima bantuan ada diversifikasi atau berbeda-beda.
“Sama mungkin jenis bantuan lebih kepada berupa pemberdayaan sehingga masyarakat bisa secara mandiri mendapatkan penghasilan,” imbuhnya.
Salah satu yang perlu dimaksimalkan program bantuan modal usaha tanpa bunga. Sehingga cakupannya lebih luas atau banyak, terlebih data sudah ada yang diverifikasi dan validasi. (her)
