Mataram (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram tengah memproses pengadaan beras cadangan daerah sebanyak 16,5 ton melalui APBD Murni dan APBD Perubahan 2026. Beras tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila terjadi bencana, terutama menjelang akhir tahun yang berpotensi diwarnai peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Pengadaan ini dipastikan tersedia di gunung awal November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan pengadaan beras cadangan daerah tersebut masih dalam proses. Jumlah pengadaan tahun ini mencapai 16,5 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 20 ton.
“Sedang kita proses dan diperuntukkan untuk antisipasi kebutuhan kebencanaan,” ujar Sudirman, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan, beras cadangan daerah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengantisipasi kebutuhan pangan dalam situasi darurat. Ketersediaan stok tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana yang berpotensi mengganggu aktivitas warga maupun distribusi bahan pangan.
Menurut Sudirman, pengadaan beras cadangan menjadi perhatian menjelang akhir tahun. Periode tersebut perlu diantisipasi karena kondisi cuaca dan potensi bencana dapat memengaruhi kebutuhan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.
Meski demikian, jumlah beras yang disiapkan setiap tahun tidak selalu sama. Sudirman menegaskan, penurunan volume pengadaan dari 20 ton pada 2025 menjadi 16,5 ton pada 2026 tidak semata-mata disebabkan oleh pemangkasan anggaran. Besaran pengadaan juga mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat fluktuatif sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
“Kalau masalah pengadaan beras ini sifatnya fluktuatif karena melihat situasi dan kondisi cuaca dan potensi kebencanaan,” katanya.
Ia menambahkan, penyesuaian jumlah cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana. Dengan demikian, pengadaan beras cadangan daerah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kebutuhan antisipasi terhadap kondisi yang dapat berubah setiap tahun.
Sementara itu, hingga Selasa (27/10), DKP Kota Mataram belum menerima permintaan penyaluran beras cadangan daerah dari pihak kecamatan maupun kelurahan. Sudirman menyebutkan, stok beras cadangan di gudang saat ini masih kosong karena proses pengadaan belum rampung.
Kondisi tersebut membuat penyelesaian pengadaan menjadi penting agar cadangan pangan dapat tersedia ketika dibutuhkan. Keberadaan stok beras diharapkan dapat mendukung penanganan kebutuhan pangan masyarakat apabila terjadi bencana di wilayah Kota Mataram. (pan)
