Sumbawa Besar (Suara NTB)-Pemkab Sumbawa memastikan akan terus melanjutkannya program Sumbawa Hijau Lestari (SHL). Sejumlah 2 juta bibit pohon berbagai jenis disiapkan untuk ditanam mendukung program tersebut
“Di tahun 2025 kita sudah melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi terutama wilayah dengan kondisi kerusakan hutan sangat kritis, kritis, dan rawan. Program ini juga akan terus berlanjut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat kepada Suara NTB, Selasa (27/10).
Penanaman 2 juta bibit pohon tersebut, akan dilakukan saat musim penghujan mendatang,sehingga bibit yang ditanam bisa tumbuh dengan baik khususnya di wilayah hutan yang kerusakannya sangat parah.
Selain tanaman keras, pemerintah juga akan melakukan penanaman berbagai jenis buah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk menjaga alam serta masyarakat bisa merasakan manfaat dari program tersebut.
“Sumbawa menjadi kabupaten pertama yang sudah menandatangani MoU di awal tahun 2026, karena untuk penanganan hutan berada di provinsi sehingga tidak muncul persoalan kemudian hari,” ucapnya.
Di tahun 2026, Pemkab Sumbawa juga sudah menyiapkan ratusan bibit sengon yang ditanam di sejumlah titik. Sementara untuk pelaksanaan penanaman, pemerintah masih menunggu musim hujan berikutnya sehingga bibit yang ditanam tidak mati.
Gerakan SHL ini nantinya juga akan melibatkan seluruh pihak, termasuk juga para relawan di BPBD. Hal itu dilakukan agar gerakan ini bisa masif dan hutan yang berada dalam kondisi kritis bisa diselamatkan agar tidak menjadi pemicu bencana di kemudian hari.
“Program SHL ini akan terus berlanjut, sehingga potensi terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor di masa yang akan datang bisa kita minimalisir,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rehabilitasi terhadap 519 hektar lahan Perhutanan Sosial (PS) dengan menanam bibit sengon juga akan diintegrasikan dengan gerakan Sumbawa hijau lestari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga alam dan hutan termasuk akan memaksimalkan fungsi satgas pengamanan hutan yang sudah terbentuk.
“Kami berharap, melalui intervensi pusat dan pengawasan ketat seluruh kawasan PS kembali berfungsi sebagai hutan produksi sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tanpa merusak hutan,” ujarnya. (ils)
