Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) KLU mengoptimalkan penanganan jaringan irigasi secara bertahap. Komitmen tersebut menjadi rencana kerja, kendati tantangan keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan pemerintah daerah.
Plt. Kepala Dinas PUPR PKP KLU, Bambang Gunawan, ST., MT., melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR-PKP KLU, Yaya Fradana, ST., kepada wartawan mengatakan, volume jaringan irigasi di KLU yang butuh ditangani tersisa sekitar 22 kilometer. Panjangnya sarana pertanian yang butuh intervensi tersebut, memerlukan penanganan agar kerusakan tidak bertambah parah.
Yaya menjelaskan, jumlah anggaran yang diperlukan untuk menangani 22 kilometer jaringan irigasi tersebut mencapai lebih dari Rp50 miliar. Besarnya alokasi anggaran mengharuskan pemerintah daerah melakukan penanganan bertahap, serta partisipatif, melibatkan pemerintah pusat maupun kelompok tani
“Kemampuan APBD kita terbatas, sehingga penanganan irigasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Kami terus berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, terutama melalui program pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ungkap Yaya.
Inovasi pendekatan penanganan tidak hanya usulan kepada pemerintah pusat. Namun juga pendekatan perbaikan jaringan irigasi berbasis pendekatan partisipatif. Di mana, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan para pekasih di lapangan, diharapkan terlibat langsung dalam proses pengerjaan swakelola untuk mengoptimalkan kualitas infrastruktur. Selain itu, kelompok juga diharapkan aktif dalam memelihara sarana dan prasarana yang diprogramkan pemerintah.
Celah dukungan anggaran lain yang dilakukan Dinas PUPR KLU, adalah dengan menjalin koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Langkah ini untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pusat.
Yaya menerangkan, pendekatan anggaran tersebut membuahkan hasil. Di mana, KLU memperoleh dukungan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026. Sumber anggaran tersebut sangat penting bagi petani, mengingat Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
“Sudah tidak ada lagi dana DAK. Sekarang diganti dengan Inpres dan P3-TGAI,” imbuhnya.
Kucuran anggaran jaringan irigasi melalui P3-TGAI berkisar Rp7 miliar. Jumlah tersebut selanjutnya dibagi untuk penanganan yang sudah direncanakan pada 15 hingga 20 jaringan irigasi tersier di sejumlah kelompok tani.
“Setiap kelompok P3A mendapatkan alokasi sekitar Rp195 juta, pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok,” ungkapnya.
Selanjutnya sumber anggaran melalui program Inpres Nomor 2 Tahun 2026, KLU mengupayakan penanganan dua daerah irigasi utama di Kecamatan Bayan, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah melalui tujuh titik sumur bor.
Dua daerah irigasi yang menjadi sasaran disebutkan, mencakup Daerah Irigasi Sindanggila dengan panjang penanganan saluran sekitar 4,79 kilometer. Daerah irigasi ini akan mendukung pengairan pada lahan seluas 474 hektare. Daerah irigasi selanjutnya adalah Daerah Irigasi Teres Genit dengan panjang saluran 4,65 kilometer serta mendukung pengairan untuk areal lahan seluas 511 hektare.
“Melalui intervensi tersebut, proyeksi penanganan irigasi tahun 2026 ini dapat mencapai 10 hingga 15 kilometer. Target tersebut belum mencakup seluruh kerusakan yang tercatat sepanjang 22 kilometer,” tambahnya.
DPUPR-PKP KLU menargetkan pembenahan jaringan irigasi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Langkah tersebut juga sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah. (ari)
