Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram merespon saran dari Asosiasi Hotel Mataram untuk memoratorium pembangunan hotel. Saran itu akan dijadikan bahan kajian untuk pembahasan di internal. Faktanya, hotel di Mataram tidak mampu memenuhi kebutuhan kamar saat kegiatan skala nasional dan internasional.
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana ditemui pada Jumat, 5 Juli 2024 menerangkan, masukan dari Asosiasi Hotel Mataram yang meminta dilakukan moratorium Pembangunan hotel dinilai bukan menjadi masalah. Saran itu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk dikaji kembali bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Tetapi faktanya sampai saat ini, penyelenggaraan kegiatan berskala besar atau nasional masih kekurangan kamar di hotel-hotel di Kota Mataram. “Tetapi sebagai aspirasi kita akan mendengar sebagai bahan pertimbangan kita. Soal bagaimana tindaklanjutnya tergantung dari hasil pertimbangan teknis kita melihat kondisi dan fakta yang ada,” terangnya.
Mohan mencontohkan, saat penyelenggaraan MotoGP tahun 2022 dan 2023, hotel di ibukota Provinsi NTB ini, tidak mampu memenuhi permintaan kamar dari wisatawan. Menurutnya, Kota Mataram harus betul-betul tersedia secara maksimal seluruh komponen yang dibutuhkan wisatawan. Seperti, komponen pelayanan berkaitan akomodasi, transportasi, dan kuliner.
Jika kegiatan nasional harus bisa secara maksimal memenuhi ketersediaan hunian hotel. Meskipun disadari bahwa hunian hotel tidak selalu berada dalam sepanjang tahun. “ Memang tentatif, tetapi kegiatan-kegiatan berskala nasional sering digelar di Kota Mataram. Jadi itu menjadi semangat kita untuk menyiapkan fasilitas hunian yang memadai,” jelasnya.
Mohan mengatakan, pemerintah pusat telah menunjuk Provinsi NTB sebagai pusat kegiatan nasional. Artinya, hal ini juga mendasari pertimbangan pemerintah untuk menyediakan akomodasi yang memadai bagi wisatawan.
Wakil Ketua Asosiasi Hotel Mataram, I Made Agus Ariana menyampaikan, okupansi hotel di Mataram saat ini masih rendah dan belum kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Hal ini dikhawatirkan akan semakin parah jika dilakukan penambahan jumlah kamar hotel tanpa dasar yang jelas.
AHM telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian kondisi terkini perhotelan di Kota Mataram. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi okupansi hotel di Mataram dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penambahan jumlah kamar hotel. (cem)
