Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB menganggap sangat mustahil APBD Provinsi NTB akan dibebankan sampai satu triliun lebih anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pasalnya fiskal daerah dipastikan tidak akan mampu untuk mengalokasi anggaran sebesar itu.
“Barang mustahil (Pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegas Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir pada Jumat (30/10) saat menanggapi permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga nasional tersebut.
Namun demikian Muzihir enggan untuk berspekulasi lebih jauh terkait hal itu. Pihaknya akan bertemu dengan Pemprov NTB untuk membicarakan lebih jauh terlihat dengan persiapan sebagai tuan rumah PON 2028 tersebut.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengaku belum mengetahui secara terperinci kebutuhan anggaran maupun kesiapan pendanaan PON 2028. Ia menyebut pembahasan tersebut perlu dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang mengikuti rapat koordinasi bersama KONI Pusat. “Saya tidak ikut rapat kemarin. Yang hadir rapat itu Pak Sekda, tanya Pak Sekda,” kata Nursalim.
Saat ditanya lebih jauh apakah Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran untuk PON 2028, Nursalim menyebut sudah ada alokasi dalam APBD. Namun, ia belum dapat memastikan jumlahnya. “Sudah, kan ada di APBD. Nah, tidak tahu persisnya berapa,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Pemprov telah mulai mengupayakan perbaikan dan pemeliharaan sejumlah fasilitas olahraga yang berpotensi menjadi venue pertandingan.
Bahkan kata Nelly, Pemprov telah mulai mengalokasikan anggaran untuk PON 2028 sejak APBD Perubahan 2026. “Untuk persiapan perbaikan-perbaikan venue, iya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Dikpora sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” kata Nelly.
Meski demikian, Pemprov NTB kata Nelly belum menghitung total kebutuhan anggaran untuk persiapan PON 2028, termasuk biaya perbaikan venue pada 2027. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut menunggu koordinasi internal panitia besar (PB) PON NTB. “Sudah kita anggarkan, tapi saya belum hitung. Kami belum rapat untuk tim besar PON itu, baru KONI-nya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebut kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi tuan rumah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD tanpa skema pembagian pembiayaan dengan pemerintah pusat.
Karena tingginya kebutuhan anggaran PON NTB, ia meminta daerah untuk tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga pada PON 2028 mendatang. Hal ini karena semakin banyak cabor yang dilaksanakan, akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan.
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia melanjutnya, Pemprov NTB untuk tidak membuang-buang anggaran dengan membangun venue baru. Namun, diminta untuk merenovasi fasilitas yang telah ada, salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” tegasnya. (ndi)
