Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima membutuhkan revitalisasi terhadap sejumlah pasar tradisional. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan penanganan infrastruktur pasar harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Ruslan, S.E., M.M., mengatakan terdapat enam pasar aktif di Kota Bima, yakni Pasar Amahami, Pasar Tanjung, Pasar Senggol, Pasar Raba, Pasar Penaraga, dan Pasar Kumbe. Secara umum, kondisi pasar tersebut masih dinilai layak, meskipun pembangunan dan revitalisasi tetap dibutuhkan untuk meningkatkan fasilitas perdagangan.
“Saya rasa yang enam tadi masih layak, walaupun memang tidak bisa dipungkiri tetap dibutuhkan pembangunan dan revitalisasi,” kata Ruslan dalam wawancara, Minggu (1/11).
Menurut Ruslan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan pasar yang diprioritaskan untuk dibenahi. Karena itu, pihaknya berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan.
Pasar Rakyat bekas Terminal Paruga menjadi salah satu pasar yang diprioritaskan untuk diusulkan pembangunannya. Pasar tersebut dinilai membutuhkan penanganan karena bangunannya diperkirakan berasal dari era 1970-an.
“Yang paling mendesak untuk direvitalisasi ini Pasar Eks Terminal. Karena itu sudah bangunan lama sekali, dari era 70-an mungkin. Sudah waktunya direvitalisasi,” ujarnya.
Pemkot Bima sebelumnya mengusulkan anggaran Rp6,1 miliar untuk pembangunan Pasar Rakyat bekas Terminal Paruga melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut telah dipaparkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, besaran anggaran yang akan disetujui belum diketahui.
Ruslan mengatakan, pihaknya masih melengkapi sejumlah persyaratan dokumen untuk mendukung pengajuan tersebut. Keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat dibutuhkan agar rencana pembangunan dapat direalisasikan.
“Dengan keterbatasan APBD, kita harus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan dana APBN melalui tugas pembantuan. Mudah-mudahan hal itu bisa terealisasi,” katanya.
Selain itu, Pasar Amahami dan Pasar Senggol juga masuk dalam rencana revitalisasi yang sebelumnya dibawa pimpinan daerah. Namun, dalam proses pengajuan yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, pasar bekas terminal menjadi salah satu yang telah dipaparkan secara khusus.
Ruslan berharap usulan pembangunan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. Sementara itu, rencana revitalisasi pasar lainnya masih perlu diperjuangkan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.
“Insya Allah yang lain bakal disusul, Pasar Amahami sama Senggol. Mudah-mudahan itu bisa terwujud,” tandasnya. (hir)
