Kota Bima (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, menyiapkan sembilan langkah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Strategi tersebut mencakup percepatan realisasi APBD dan investasi, pengendalian harga bahan pokok, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan produktivitas potensi lokal.
Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pencapaian target tersebut. Menurutnya, langkah percepatan ekonomi perlu ditopang perencanaan yang terarah agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Upaya tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang terarah, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya pada, Selasa (3/11).
Sembilan langkah yang disiapkan meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan ekspor dan impor ilegal sebagai bagian dari strategi tersebut.
Tiga langkah lainnya mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
Percepatan belanja daerah dan investasi diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi. Sementara pembangunan infrastruktur, stabilitas harga bahan pokok, dan kemudahan perizinan menjadi faktor pendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Penguatan sektor unggulan dan produktivitas potensi lokal juga menjadi perhatian untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Perluasan kesempatan kerja diarahkan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kemitraan dengan dunia usaha.
“Selain itu, penguatan sektor unggulan dan produktivitas potensi lokal perlu didorong agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah,” sebutnya.
Dukungan lintas sektor kata dia, juga diperlukan terutama dalam penyediaan infrastruktur dan kelistrikan, kepastian layanan pertanahan, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, koordinasi dengan PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah menjadi bagian dari upaya mendukung iklim usaha daerah.
“Koordinasi dengan PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya ekosistem ekonomi daerah yang lebih kondusif, melalui dukungan infrastruktur dan kelistrikan, kepastian layanan pertanahan, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” tuturnya.
Setiap perangkat daerah diharapkan mengidentifikasi program prioritas sesuai tugas dan kewenangannya, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan investasi, produktivitas sektor unggulan, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan dasar.
“Dengan koordinasi dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Bima diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja dan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju target 8 persen pada tahun 2029,” tutupnya. (hir)
