Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya untuk turut andil dalam pengembangan pariwisata berkualitas dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) berkelas dunia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP NTB, Nunung Triningsih dalam kegiatan Workshop “Komunikasi Publik Mendukung Penanganan Wisata Berbasis MICE” yang dilaksanakan di Gedung Tambora Lantai III BPSDM NTB, Senin, 2 November 2026.
Dalam sambutannya, Kasat Pol PP Nunung Triningsih mengatakan workshop ini bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, melainkan momentum perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Selama ini, Satpol PP kerap dipersepsikan sebagai aparat yang identik dengan penertiban dan penindakan. Padahal, di era pengembangan pariwisata berkualitas, Satpol PP juga memiliki peran strategis sebagai representasi keramahan daerah.
“Di era pariwisata berkualitas, Satpol PP harus menjadi wajah pertama keramahan NTB. Kita tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan wisatawan,” terangnnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan tiga agenda utama pembangunan daerah atau Triple Agenda Pembangunan NTB , yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pariwisata berkualitas dan MICE berkelas dunia. Ketiga agenda tersebut saling berkaitan dan membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, termasuk Satpol PP.
Dalam mendukung pariwisata dan MICE, Satpol PP diharapkan mampu menghadirkan suasana destinasi wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah. Hal ini menjadi penting mengingat penyelenggaraan event berskala internasional, seperti MotoGP di Mandalika maupun berbagai konferensi internasional, tidak hanya membutuhkan fasilitas yang memadai, tetapi juga lingkungan yang nyaman serta pelayanan yang ramah.
Personel Satpol PP pun didorong untuk bertransformasi dari pendekatan Hospitality Security menuju Hospitality Communicator. Artinya, petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan dan penertiban, tetapi juga mampu menyapa wisatawan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Sasak, memberikan teguran kepada pedagang kaki lima secara santun, serta menjelaskan peraturan daerah dengan pendekatan persuasif. “Konsep yang ingin dibangun adalah tertib itu ramah, aman itu menyenangkan,” katanya.
Selain sektor pariwisata, peran Satpol PP juga diarahkan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan. Penataan pedagang kaki lima, juru parkir resmi, dan pelaku usaha lokal di kawasan wisata harus dilakukan dengan mengedepankan pemberdayaan dan kolaborasi.
Melalui komunikasi yang baik, penataan kawasan diharapkan tidak menjadi sumber konflik, melainkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penyiapan kawasan kuliner atau Food Court MICEyang tertib, misalnya, dapat memberikan ruang usaha yang lebih baik, meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Satpol PP diharapkan turut bersinergi dengan perangkat daerah terkait dalam menjaga kawasan lahan pangan produktif agar tidak mengalami alih fungsi secara tidak terkendali.
“Kebersihan dan ketertiban pasar tradisional juga perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan higienis,” lanjutnya.
Di sisi lain, penyelenggaraan kegiatan MICE juga diharapkan mampu mendorong penggunaan produk lokal NTB, seperti beras, sayuran, kopi Sembalun, dan berbagai produk unggulan daerah lainnya melalui gerakan Bela Beli Produk Lokal.
Dalam workshop tersebut, terdapat tiga tahapan komunikasi publik yang menjadi perhatian utama peserta, yaitu Pre-Event Communication, On-Event Communication, dan Post-Event Communication.
Pada tahap Pre-Event Communication, personel diharapkan mampu melakukan sosialisasi peraturan daerah dan kebijakan penataan kawasan wisata melalui media sosial, seperti Instagram dan TikTok, radio, serta pertemuan langsung dengan masyarakat.
Selanjutnya, pada tahap On-Event Communication, peserta dibekali pemahaman mengenai teknik komunikasi persuasif di lapangan, penggunaan pengeras suara yang ramah, serta pelaksanaan patroli dialogis melalui pendekatan SAPA WISATA.
“Terakhir pada tahap Post-Event Communication, komunikasi publik diarahkan untuk mempublikasikan keberhasilan pelaksanaan ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari upaya membangun citra positif pariwisata NTB,” pungkasnya. (era)
