Praya (Suara NTB) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Adi Bagus Karya Putra, meminta pemerintah daerah agar tidak terlalu mendramatisir soal program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang masuk kriteria anomali sesuai hasil verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini pihaknya tidak mempermasalahkan kalau program Pokir anomali di APBD 2026 tidak dilaksanakan atau dieksekusi jika memang itu sudah disepakati.
Namun, ia mengingatkan, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan APBD perubahan 2026 ini. Apalagi sampai meniadakan program Pokir di APBD 2027 mendatang.
“Soal program Pokir anomali senilai Rp2,4 miliar di APBD 2026 ini yang diputuskan tidak akan dieksekusi, silakan saja. Tapi jangan kemudian ini jadi alasan untuk menunda pelaksanaan APBD perubahan 2026 yang sudah disepakati bersama serta meniadakan program Pokir di APBD 2027,” sebut Adi Bagus, kepada awak media di kantornya, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, kalau melihat azas manfaat sangat disayangkan juga program Pokir tidak dilaksanakan. Itu artinya akan ada banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi.
“Menurut saya sih sebaiknya anggaran ini dieksekusi saja. Tapi dengan tetap meminta pertimbangan dari KPK,” sebut Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.
Ia mengatakan, untuk Pokir tahun 2027 telah melalui pembahasan bersama antara DPRD Loteng dengan pemerintah daerah sejak awal. Secara umum arah kebijakan anggaran juga sudah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Bahkan saat ini sudah menjelang pembahasan Rancangan APBD 2027. Artinya potensi anomali yang dikhawatirkan sudah bisa ketahui. Tinggal kemudian melalui pembahasan bersama potensi anomali tersebut diperbaiki supaya tidak lagi anomali, sehingga tidak ada alasan untuk meniadakan program Pokir tahun 2027.
Dalam hal ini KPK memberikan atensi terhadap program Pokir anomali itu sebenarnya niatnya baik. Bukan untuk menghapus program Pokir itu sendiri, tetapi lebih pada upaya deteksi dini. Jangan sampai terjadi pelanggaran prosedur dalam penyusunan dan pengusulan program Pokir. Termasuk dalam pelaksanaanya agar tetap pada koridor aturan yang ada. (kir)
