Giri Menang (Suara NTB) – Angka putus sekolah Lombok Barat (Lobar) mencapai 7.364 anak. Anak yang putus sekolah ini didominasi usia SMA. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha pun meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, ikut mengintervensi persoalan tersebut.
Wabup Lobar, Nurul Adha, menyebut sebagian besar anak tidak sekolah itu merupakan lulusan SMP yang semestinya melanjutkan ke jenjang SMA. Ia menyampaikan permintaan itu secara langsung kepada gubernur. “Kita masih memiliki anak tidak sekolah. Mohon kami dibantu, Pak Gubernur. Ternyata yang banyak tidak sekolah adalah lulusan SMP yang mau ke SMA,” ujarnya, ketika memberi sambutan dalam acara pelantikan Sekda, Rabu (4/11/2026) lalu.
Menurut Wabup, persoalan ini menjadi rumit karena kewenangan pendidikan SMA berada di tangan pemerintah provinsi. Meski begitu, data anak-anak tersebut tetap tercatat sebagai warga Lobar.
“SMA adalah wilayah provinsi, sementara mereka adalah anak-anak kami di Lombok Barat yang masih tercatat. Sehingga angka 7.364 itu tercatat di Pemkab Lobar,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak jajaran Pemkab Lobar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Tujuannya mencari cara bersama untuk menyelesaikan persoalan anak-anak yang tidak bersekolah. Wabup mengaku kerap menemukan langsung anak usia SMA yang tidak sekolah saat turun ke lapangan. Latar belakang pendidikan terakhir mereka pun beragam.
Ia menjelaskan, pendataan sudah dilakukan dengan menggerakkan seluruh guru di Lobar. Namun, upaya itu baru menemukan sekitar 800 anak.
Sisanya belum diketahui keberadaannya. Padahal, data mereka masih masuk dalam catatan putus sekolah Lobar. “Sisanya masih 6.665 anak yang tidak kami temukan ada di mana, tapi datanya masuk di Lombok Barat,” bebernya.
Selain persoalan pendidikan, Wabup juga memaparkan sejumlah pekerjaan rumah lain yang dihadapi Pemkab Lobar. Angka kemiskinan memang turun, tetapi penurunannya baru dari 11,90 persen menjadi 11,50 persen.
Di sisi lain, angka stunting di Lobar masih berada di angka 8,93 persen. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). “Mari kita bangun solidaritas, sinergitas. Tidak ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri, ego sektoral, tetapi kita bersama-sama menjadi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” imbuhnya. (her)
