Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berkomitmen memperkuat upaya pengentasan anak tidak sekolah (ATS) atau anak putus sekolah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan MoU Pengentasan ATS bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sepuluh pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka ATS di seluruh wilayah NTB.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan penanganan anak putus sekolah menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota agar upaya pengentasan ATS dapat berjalan lebih optimal.
“Kita sudah menandatangani itu sebagai bentuk komitmen kita. Tadi, sesuai arahan Pak Gubernur, ada sinergi antara kabupaten, kota, dan provinsi,” ujarnya, pekan lalu.
Menurut Mohan, sinergi antarpemerintah daerah sangat penting karena capaian pembangunan pendidikan, baik berdasarkan data statistik maupun kondisi faktual di lapangan, merupakan hasil dari kolaborasi seluruh daerah.
Ia menilai keberhasilan pemerintah provinsi dalam menekan angka anak putus sekolah tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan langkah bersama untuk menangani berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan.
Selain memperkuat koordinasi, Pemkot Mataram juga berupaya menangani persoalan tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendidikan serta penyusunan berbagai program yang dapat mencegah dan mengurangi angka anak putus sekolah.
Terkait jumlah ATS di Kota Mataram, Mohan mengaku belum melihat data secara terperinci. Namun, ia memastikan persoalan anak putus sekolah masih ditemukan di wilayahnya.
“Pastinya ada, tetapi saya belum melihat rinciannya. Yang jelas, kita berkomitmen untuk menangani itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemprov terus berupaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB. Salah satu upaya strategis yang akan dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini diambil mengingat data yang ada di sistem kerap kali tidak tepat dengan fakta yang ada di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah ATS yang tercatat mencapai sekitar 70 ribu anak. Namun, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menilai, data sering kali gangguan (error), sehingga antara data dengan yang ada di masyarakat kerap berbeda.
Karena itu, Gubernur Iqbal mendorong seluruh Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing. (pan)
