Giri Menang (Suara NTB) – Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar untuk mempercepat realisasi anggaran APBD 2026 ini. Pasalnya, sisa waktu tahun anggaran tinggal menyisakan dua bulan, sementara realisasi masih rendah. Kalangan dewan menilai dengan adanya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Pemda bisa melakukan langkah-langkah percepatan untuk merealisasikan sejumlah program kebutuhan masyarakat.
“Sudah ada panglimanya ASN (Aparatur Sipil Negara) saat ini, menjadi satu langkah yang strategis untuk melakukan konsolidasi di sisa-sisa waktu yang mungkin diambil satu langkah-langkah lebih yang bisa mewujudkan capaian-capaian tahun 2026 yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah saat dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.
Pihaknya memaklumi kondisi sebelumnya yang menjadi hambatan lambatnya realisasi itu karena dampak peristiwa besar yang menerpa Lobar ketika Bupati Nonaktif tersandung kasus hukum. Beralihnya kepemimpinan sementara ke tangan Wakil Bupati Lobar cukup memberikan dampak untuk langkah percepatan proses anggaran daerah. Namun tidak dimungkiri, kondisi saat itu Wabup yang seorang diri memimpin di situasi yang terbilang tidak biasa (anomali) masih menemui beberapa kendala.
Dengan adanya Sekda definitif saat ini, politisi PKS itu menilai tentu akan membantu mempercepat realisasi penganggaran daerah. Banyak sekali catatan dewan yang harus diperkuat oleh Sekda dalam membantu Wabup menjalankan roda pemerintahan. Mulai dari sisi perencanaan, kemudian implementasi dari beberapa program capaian RPJMD, hingga konsolidasi internal Pemda.
“Nanti bagian kami kan di tahapan evaluasi dari kegiatan yang secara siklus itu menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di daerah,” imbuhnya.
Berbagai persoalan yang dihadapi Lobar beberapa waktu lalu hingga permasalahan program anomali hasil reviu KPK dinilai Abu menjadi masa lalu. Bahkan menjadi pembekalan pembenahan ke depan dalam tata kelola pemerintahan daerah, baik di eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, fokus saat ini adalah memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini untuk segera merealisasikan program masyarakat. Agar anggaran daerah itu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tujuan pembangunan yang ada di Lobar.
“Ya, mungkin kita lebih concern ke situ di interval waktu yang tersedia saat ini. Saya rasa optimistis untuk kita bisa melakukan beberapa kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pembangunan yang ada di Lombok Barat,” tegasnya.
Abu juga menyinggung terkait pesan Wabup kepada Sekda Lobar yang baru untuk segera melakukan konsolidasi internal. Sehingga tidak ada ego sektoral yang justru membuat kubu di dalam internal birokrasi.
Pihaknya mengajak seluruh ASN hingga masyarakat Lombok Barat untuk bersatu padu mendukung pemerintahan daerah, sehingga dapat mendorong atau mempercepat program-program yang sudah tertuang dalam APBD Perubahan 2026 terealisasi.
“Kita konsolidasi soliditas bahwa masih ada waktu kita untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mana yang bisa dieksekusi ya sesuai, selama itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ya laksanakan kembali. Kita fokus untuk kepentingan rakyat yang ada di Lombok Barat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi menegaskan APBD ini harus dimaksimalkan, karena angggaran itu harus dibelanjakan, bukan disimpan. Dan terpenting, di APBD itu ada hak rakyat yang harus dipenuhi. Untuk itu di penghujung waktu sekitar kurang dari dua bulan ini, ia selaku Ketua TAPD berupaya memaksimalkan. Melihat realiasi tahun lalu mencapai 89 pesen, ia mengaku pesimis tahun ini lebih maksimal karena waktu satu bulan lebih.
Pihaknya mendorong OPD untuk secepatnya merealisasikan anggaran yang di masing-masing dinas. Menurutnya, wajar OPD takut mengeksekusi program, karena musibah yang menimpa daerah ini. Namun, ditekankan, bahwa APBD harus dibelanjakan sesuai dengan aturan, jangan sampai tidak sesuai aturan. Sebab KPK masih memantau Pemkab Lobar. (her)
