Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mulai memetakan isu hak asasi manusia (HAM) yang menjadi prioritas penanganan pada 2027. Identifikasi dilakukan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), dengan fokus pada pemenuhan hak perempuan, anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman mengatakan, setiap OPD diminta mengidentifikasi persoalan HAM sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan isu prioritas sekaligus mengidentifikasi program dan dukungan anggaran yang dapat disiapkan dalam perencanaan 2027.
“Setiap OPD diminta mengidentifikasi isu HAM yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima,” jelasnya pada akhir pekan ini.
Selain itu, OPD juga didorong mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Hal ini mencakup kesiapan dukungan anggaran, terutama untuk memastikan hak kelompok rentan dapat terpenuhi melalui pelayanan dasar.
Dalam tahapan persiapan tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima akan menyiapkan pembentukan Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Panitia ini menjadi wadah koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan aksi HAM di Kabupaten Bima.
Sementara itu, hasil identifikasi dari masing-masing OPD akan dihimpun dan dikoordinasikan dengan Bappeda sebelum dimasukkan ke dalam Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM). Hasil persiapan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pelaporan B12 Tahun 2026 kepada Kementerian HAM. “Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyelenggaraan RANHAM,” jelasnya.
Pemkab Bima berharap pemenuhan HAM tidak berhenti pada komitmen, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Harapannya, upaya pemenuhan HAM di Kabupaten Bima tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat,” harapnya. (hir)
