BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, memastikan dirinya akan menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah menerima undangan dari pimpinan lembaga tersebut pekan ini. Pertemuan itu salah satunya akan membahas masa depan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lotim.
Kepada media di Sembalun, Senin (9/11/2026), H. Iron berharap – sapaan akrabnya, berharap seluruh PPPK Paruh Waktu di Lotim, tidak hanya tenaga guru dan kesehatan, tetapi juga tenaga teknis dapat diakomodasi menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Kita tidak boleh pesimis. Mudah-mudahan seluruh PPPK Paruh Waktu ini bisa mendapatkan perhatian. Bukan hanya guru dan tenaga kesehatan, tetapi semuanya,” harapnya.
Diketahui, jumlah PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur mencapai lebih dari 10 ribu orang. Bagi pemerintah daerah, persoalan pembiayaan ribuan tenaga tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurut Iron, apabila pembiayaan PPPK Paruh Waktu nantinya dapat ditarik ke pemerintah pusat, hal itu akan sangat membantu keuangan daerah. Sebab, pemerintah pusat dinilai memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk memenuhi hak-hak pegawai tersebut.
Ia menilai, pemerintah pusat tentu telah memperhitungkan konsekuensi anggaran sebelum mengambil kebijakan terkait pengalihan pembiayaan maupun peningkatan status kepegawaian PPPK.
“Kalau ditarik ke pusat, tentu pusat sudah menghitung segala-galanya. Tidak mungkin sembarangan. Bagi daerah, ini sangat bagus karena kemampuan kita untuk memberikan gaji sesuai harapan mereka masih terbatas,” ungkapnya.
Selain memperjuangkan kepastian penghasilan PPPK Paruh Waktu, Bupati juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga aparatur sipil negara (ASN), khususnya guru di sekolah negeri.
Ia menyebutkan, saat ini banyak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang hanya memiliki satu hingga dua orang guru berstatus PNS. Selebihnya merupakan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Kondisi tersebut terjadi seiring banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Bahkan, menurutnya, setiap tiga bulan selalu ada ASN yang memasuki masa pensiun. Situasi ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar keberlangsungan pelayanan pendidikan tidak terganggu.
“Di mana-mana sekolah negeri, baik SD maupun SMP, guru PNS-nya hanya satu atau dua orang. Bahkan terkadang hanya kepala sekolah. Sisanya PPPK dan PPPK Paruh Waktu. PNS-nya terus pensiun, lalu siapa yang akan menggantikan mereka?” ujarnya.
Iron juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi PPPK untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Namun, kesempatan menduduki jabatan struktural lainnya masih perlu diperjuangkan melalui perubahan regulasi.
Karena itu, Pemkab Lotim berencana menyurati BKN agar memberikan ruang lebih luas bagi PPPK untuk menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintahan.
Di sisi lain, terkait peluang PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, Bupati menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah pusat telah memberikan gambaran mengenai peningkatan status tersebut.
Sementara itu, peluang menjadi PNS melalui jalur CPNS tetap harus mengikuti mekanisme seleksi dan tes sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, kesempatan tersebut tidak hanya berlaku bagi PPPK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, termasuk para lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan.
Terkait kemungkinan adanya PPPK Paruh Waktu yang belum terakomodasi dalam skema pengangkatan maupun pembiayaan pemerintah, Iron menyatakan Pemkab Lotim siap mengupayakan solusi melalui kemampuan APBD.
Ia menjelaskan, apabila tenaga tersebut telah mendapatkan dasar pengangkatan melalui SK Bupati, maka pemerintah daerah harus menyiapkan konsekuensi pembiayaannya, termasuk pemberian honor melalui APBD.
Pertemuan dengan Kepala BKN nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah pusat terhadap nasib lebih dari 10 ribu PPPK Paruh Waktu di Lotim, sekaligus mencari solusi atas persoalan pembiayaan dan kebutuhan tenaga ASN di daerah. (rus)
