Selong (Suara NTB) – Sejak Juni hingga awal November 2026, tim gabungan Satuan Tugas Barang Kena Cukai (Satgas BKC) telah melaksanakan 29 kali operasi gabungan (Opgab) di sejumlah wilayah kecamatan di Lombok Timur (Lotim). Dari upaya penindakan tersebut, tim berhasil menyita sedikitnya 433.136 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Bersamaan dengan itu, tim BKC juga mengamankan 17.528 batang Sigaret Kretek Tangan (SKT), serta 20.329 gram tembakau iris (TIS).
Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman, melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Lotim, Musa Azhari, menjelaskan, operasi pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Sekretaris Satpol PP Lotim, Muh. Irwan Agus, menegaskan operasi gabungan tersebut dilaksanakan oleh tim terpadu yang melibatkan Bea Cukai, Satpol PP, TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya.
Pelaksanaan kegiatan ini didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya pada bidang penegakan hukum. Menurutnya, operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Terutama pemilik toko dan pedagang agar tidak memperjualbelikan produk tembakau yang melanggar ketentuan cukai.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemeriksaan fisik terhadap toko, gudang, maupun tempat usaha yang terindikasi menjadi lokasi peredaran rokok ilegal. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penyitaan barang bukti dan menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP).
Selanjutnya, barang bukti hasil penindakan diserahkan kepada Bea Cukai untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Adapun sasaran operasi meliputi empat kategori pelanggaran. Yakni rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan atau personalisasi.
Kategori terakhir mencakup penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis produk, jumlah isi batang rokok, maupun identitas perusahaan yang memproduksinya.
Pemberantasan rokok ilegal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta aturan turunannya.
Melalui operasi yang terus digencarkan, Satpol PP Lotim berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan. Sebab, selain berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai, peredaran produk tanpa cukai juga menjadi persoalan serius dalam pengawasan barang kena cukai di daerah.
Satpol PP Lotim juga mengimbau para pedagang agar lebih selektif dalam menerima pasokan rokok dari distributor. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dengan tidak menjual maupun mengedarkan produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Dengan 29 kali operasi dan ratusan ribu batang rokok yang diamankan, upaya pengawasan diharapkan semakin mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di Lotim. (rus/*)
