Kota Bima (Suara NTB) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa kasus narkotika, Bripka Irfan alias Karol. Langkah tersebut ditempuh karena vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim dinilai jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang mencapai 14 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum, Syahru Rahman, SH., membenarkan pengajuan banding tersebut saat dikonfirmasi, Senin (9/11). Menurutnya, keputusan mengajukan banding merupakan bentuk keberatan JPU terhadap putusan majelis hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan dalam persidangan.
“Iya, benar kami resmi mengajukan banding,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya hukum tersebut dilakukan untuk memperjuangkan rasa keadilan berdasarkan penilaian jaksa terhadap perkara yang menjerat mantan anggota kepolisian tersebut. JPU menilai pidana yang dijatuhkan majelis hakim belum sebanding dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan.
“Karena putusannya lebih ringan dari tuntutan maka kami nyatakan banding,” katanya.
Dalam perkara tersebut, JPU sebelumnya menuntut Irfan dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Tuntutan itu diajukan berdasarkan penilaian jaksa terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan di PN Raba Bima.
Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda dalam menjatuhkan putusan. Irfan divonis tujuh tahun penjara dengan pidana denda Rp100 juta. Dengan demikian, terdapat selisih tujuh tahun antara tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU dan hukuman yang diputuskan majelis hakim.
Perbedaan tersebut menjadi dasar keberatan jaksa hingga memilih menempuh upaya hukum banding. JPU berharap putusan terhadap terdakwa dapat kembali dipertimbangkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.
Pengajuan banding ini sekaligus menunjukkan bahwa JPU belum menerima putusan majelis hakim pada tingkat pertama. Perkara Irfan selanjutnya akan memasuki proses pemeriksaan di tingkat banding sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Irfan alias Karol merupakan mantan anggota kepolisian berpangkat Bripka yang terseret perkara narkotika. Kasus tersebut menjadi perhatian karena terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya turut berperan dalam pemberantasan peredaran narkotika.
Dengan diajukannya banding, proses hukum terhadap Irfan masih berlanjut dan belum berkekuatan hukum tetap.(hir)
