Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB mengkritisi lambannya Pemprov NTB mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2027. Pasalnya sisa waktu yang dimiliki untuk melakukan pemanasan dinilai sudah sangat mepet.
Kritik tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD NTB dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Aminurlah. Menurutnya mekanisme pembahasan APBD 2027 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 103 dan 104.
Selain itu, dia juga merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana erdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama.
”Sekarang kita masuk ke November pimpinan. Bagaimana kita mau baik tata kelola pengelolaan keuangan daerah,” ujar Aminurlah.
Selain Raperda APBD, politisi yang akrab disapa Maman ini juga enyoroti keterlambatan penetapan KUA-PPAS. Dia berpandangan, tahapan tersebut semestinya sudah diselesaikan pada Agustus agar perangkat daerah memiliki waktu memadai untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang memuat kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKA perangkat daerah sebelum dirangkum menjadi rancangan APBD.
“Padahal KUA-PPAS itu menjadi dasar kepala daerah menyepakati semuanya itu bahannya kepada seluruh DPRD untuk membuat RKA-nya, rencana kerja daerahnya,” jelas dia.
Menurut Aji Maman, keterlambatan pada tahapan awal penganggaran berpotensi mengganggu keseluruhan proses penyusunan APBD. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam membenahi tata kelola keuangan.
“Bagaimana kita mau baik tata kelola pengelolaan keuangan daerah,” ujar dia.
Menanggapi protes tersebut, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengatakan seluruh masukan dari anggota dewan akan menjadi catatan pimpinan DPRD. ”Usulan dan masukan yang sangat baik dan insyaallah menjadi satu pertimbangan pimpinan,” kata dia.
dapun terkait keterlambatan pembahasan APBD 2027, Isvie menyebut pimpinan DPRD NTB telah menyurati Gubernur NTB untuk mempercepat penetapan nota keuangan dan raperda APBD 2027.
Namun, menurut Isvie, pemerintah provinsi saat ini menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan proses review Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB yang turut memengaruhi keterlambatan penetapan nota keuangan.
“Kita menghormati apa yang menjadi usulkan dari anggota untuk menjadi masukan untuk pimpinan dan untuk pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah kedepannya,” kata Isvie. (ndi)
