Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa mengaku, masih memiliki pekerjaan berat untuk menuntaskan persoalan sampah. Pasalnya, indeks pengelolaan sampah saat ini baru mencapai 28,50 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
“Nilai tersebut mengakibatkan Sumbawa masuk dalam zona hitam dalam pengelolaan sampah. Konsekuensinya Sumbawa tidak bisa masuk dalam penilaian Adipura yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat kepada Suara NTB, Selasa (10/11).
Pihaknya akan meningkatkan capaian indeks pengelolaan sampah bahkan di tahun 2027 ditargetkan capaian 47 persen. Pola invertensinya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap sarana penunjang.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan tim penilai, buruknya capaian itu terjadi karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih terbuka. Saat tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melakukan penilaian masih ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di area TPA.
“Adanya hewan ternak yang berkeliaran di dalam TPA menjadikan nilai di pengelolaan tersebut menjadi nol termasuk sarana penunjang berupa alat berat yang rusak,” ucapnya.
Selain persoalan tersebut, masih diberlakukannya TPA open dumping juga menjadi catatan khusus. Sebab, TPA sudah tidak ada yang bersifat open dumping melainkan harus menerapkan sanitary land fill.
Pihaknya berupa melakukan pemagaran di area TPA, sehingga hewan ternak tidak bisa masuk. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sat Pol PP untuk melakukan pengamanan, agar TPA bisa terjaga dari hewan ternak.
“Target 47 persen tersebut harus tercapai, karena konsekuensinya jika tidak maka pimpinan OPD bisa terindikasi pidana. Bahkan sudah ada beberapa pimpinan OPD di Indonesia yang berkasus,” ujarnya.
Selain persoalan tersebut lanjut Dayat, jumlah pegawai yang dimiliki juga sangat terbatas dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, UPTD yang bertugas dalam penanganan sampah di masyarakat masih tahap penyusunan peraturan daerah.
Ia menegaskan, beberapa catatan akan menjadi perhatian serius untuk dituntaskan, sehingga diharapkan dukungan anggaran pengelolaan sampah bisa dimaksimalkan supaya capaian pengelolaan sampah bisa lebih baik dibandingkan di tahun 2026.
“Kami berkomitmen untuk terus berbenah tentu dengan anggaran yang maksimal,” katanya. (ils)
