Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan jabatan Direktur Perseroda Sabalong telah berakhir sejak tanggal 9 November. Di satu sisi, piutang perusahaan mencapai Rp1,5 miliar belum rampung alias belum diselesaikan.
“Hutangnya tetap ada dan tidak bisa terhapus. Hutang itupun sudah berjalan sejak periode awal perusahaan tersebut terbentuk dan ini akan menjadi atensi kami untuk kita selesaikan,” kata Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, Selasa (10/11).
Pemkab Sumbawa akhirnya menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Salah satu tugas pertama yang akan dilakukan melakukan kajian.
Kajian ini berkaitan dengan keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu kajiannya adalah memastikan keberlanjutan perusahaan plat merah atau dibekukan untuk sementara waktu oleh pimpinan daerah.
“Kita masih kaji untuk keberlanjutan Perseroda ini, apakah kita bekukan atau tidak. Kalau lanjut pasti akan kita siapkan skenarionya untuk mengangkat direktur baru,” ucapnya.
Ivan tidak menampik bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat dibutuhkan pemerintah. Pemerintah juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk wacana pembentukan BUMD baru.
Hanya saja kata dia, pembentukan BUMD baru membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun,sehingga pemerintah untuk saat ini masih mengkaji terlebih dahulu apakah akan mempertahankan Perseroda atau membuat BUMD baru.
“Ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan jika Perseroda ini tetap dilanjutkan. Salah satunya legalitas perusahaan. Sebab Perseroda belum didaftarkan ke Kemenkum karena terkendala dengan dokumen pembentukan perusahaan tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, perusahaan daerah ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup bagus untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi, pemimpin perusahaan ini harus memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat untuk mengembangkan usaha yang mereka rencanakan. (ils)
