Dompu (Suara NTB) – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu, mendapatkan angin segar. Pemerintah daerah akan melakukan perbaikan penghasilan dengan menetapkan besaran gaji minimal Rp750 ribu per bulan.
Kebijakan tersebut telah diakomodasi dalam dokumen Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026. Perbaikan penghasilan ini dilakukan melalui tiga skema penyesuaian berdasarkan besaran gaji yang selama ini diterima masing-masing PPPK Paruh Waktu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., mengatakan, anggaran gaji PPPK Paruh Waktu telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.
“Perbaikan penghasilan bagi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu ini telah termuat dalam dokumen Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026,” ungkap Syahroni kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, skema pertama diberlakukan bagi PPPK Paruh Waktu yang selama ini menerima penghasilan di bawah Rp700 ribu per bulan. Kebijakan pemerintah daerah penghasilan mereka akan dinaikkan menjadi Rp750 ribu per bulan mulai bulan November 2026.
Sementara, PPPK Paruh Waktu yang selama ini menerima penghasilan Rp700 ribu-Rp1 juta per bulan akan mendapatkan kenaikan sebesar 20 persen. Sementara, pegawai yang menerima penghasilan di atas Rp1 juta per bulan akan memperoleh kenaikan sebesar 10 persen.
“Yang selama ini mendapat gaji Rp700 ribu – Rp1 juta akan mengalami kenaikan 20 persen. Sementara, yang selama ini dapat gaji di atas Rp1 juta per bulan, akan mengalami kenaikan gaji 10 persen,” jelasnya.
Perbaikan penghasilan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Dompu. Jika pada 2026 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu, kebutuhan anggaran diproyeksikan meningkat menjadi Rp51 miliar.
Menurut Syahroni, peningkatan alokasi anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan penyesuaian penghasilan PPPK Paruh Waktu. Kebutuhan itu juga telah dimasukkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. “Ini konsekuensi dan kita sudah cantumkan dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2027,” katanya.
Terkait wacana penarikan guru menjadi pegawai pemerintah pusat yang kemudian diikuti pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji PPPK kepada pemerintah pusat, Syahroni mengaku, hingga kini belum ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Karena itu, Pemkab Dompu masih tetap mengalokasikan anggaran pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu melalui APBD. “Sampai saat ini belum ada dasar hukumnya. Kita masih mengalokasikan anggaran gaji di APBD,” pungkasnya. (ula)
