FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram menilai kenaikan anggaran belanja bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027 masih belum memadai. Meskipun secara persentase mengalami kenaikan hingga 100 persen, secara nominal penambahan anggaran tersebut hanya sekitar Rp300 juta untuk kebutuhan masyarakat se-Kota Mataram.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram yang juga Sekretaris Fraksi PPP, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., mengatakan, besaran tambahan anggaran tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan dan pelayanan sosial.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, persoalan kemiskinan dan kebutuhan sosial warga tidak cukup ditangani hanya dengan menaikkan anggaran secara persentase, tetapi harus disertai kebijakan yang memberikan dampak nyata.
“Nominal anggaran yang diperuntukkan tersebut sangat minim. Masyarakat Kota Mataram memerlukan perhatian dan kepastian dalam hal bantuan serta pelayanan sosial kemasyarakatan. Kami ingin pemberdayaan dan kesejahteraan warga Kota Mataram lebih diutamakan,” ujarnya.
Hariri menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap alokasi belanja yang dinilai kurang mendesak. Salah satunya belanja kegiatan seremonial yang berpotensi menggerus kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, anggaran untuk kegiatan tersebut sebaiknya diefisienkan dan dialihkan untuk memperbesar porsi bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, APBD benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain memperhatikan besaran anggaran, Fraksi PPP juga meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci bentuk program bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada 2027. Termasuk memastikan dasar penetapan penerima manfaat agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk memastikan hal tersebut, Hariri menyebut DPRD akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat komisi.
Melalui pembahasan itu, dewan ingin memperoleh penjelasan sekaligus memastikan kesesuaian program dan validitas data sasaran penerima bantuan agar pelaksanaannya tepat sasaran serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. (fit)
