Mataram (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mulai menggulirkan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden, Gibran Rakbuming Raka. Yakni diawali dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
Pada Rabu, 11 November 2026, pimpinan DPR RI secara resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat dari 120 orang anggota DPR dari 8 fraksi.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi trsebut ditujukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum dan pemenuhan syarat jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Usulan hak menyatakan pendapat dari 120 anggota DPR RI tersebut diterima lansung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa pada Rabu (11/11) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
“Hari ini kami menerima 120 orang anggota dari delapan fraksi yang mengusulkan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan Mustofa yang dikutif dari siaran lansung TV Parlemen DPR RI pada Rabu (11/11).
Disebut Saan Mustofa bahwa 120 orang anggota DPR RI yang mengusulkan hak menyatakan pendapat tersebut berasal dari 8 fraksi.
Yakni Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Fraksi Golkar 11 anggota, Fraksi Gerindra 11 anggota, fraksi NasDem 19 anggota, Fraksi PKB 18 anggota, Fraksi PKS 28 anggota, Fraksi PAN 1 anggota dan Fraksi Demokrat 18 anggota.
“Jadi totalnya 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat dan kita telah terima dokumennya,” tegas Saan Mustofa.
Dimana usulan hak menyatakan pendapat yang diusulkan oleh 120 anggota tersebut ditujukan kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat.
“Usulan kak menyatakan pendapat ini untuk Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka) yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden,” tegas Saan Mustofa
Lebih lanjut disampaikan mengenai hak menyatakan pendapat tersebut berlandaskan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 UU MD3 serta diatur dalam tata tertib DPR RI.
“Terhadap usulan hak menyatakan pendapat ini sudah kami terima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (ndi)
