ANCAMAN Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengintai para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah diberlakukannya kebijakan insentif sesuai dengan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis(MBG). Awalnya, seluruh SPPG mendapat insentif Rp6 juta setiap harinya, sekarang insentif ditentukan berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Atas hal ini, muncul informasi PHK massal akibat kurangnya insentif tersebut. Apalagi, di NTB tidak semua SPPG menyalurkan MBG ke 3.000 penerima. Banyak dapur MBG di provinsi ini hanya menyalurkan MBG ke sekitar 2.000 penerima manfaat.
Menyikapi hal ini, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan keputusan soal relawan diserahkan pada kesepakatan bersama di tingkat SPPG, terutama kepada mitra selaku yang bertanggung jawab menggaji para relawan. Meski begitu, ia meminta relawan tetap dipertahankan.
“PHK sih tidak ada ya, jadi untuk gaji itu fleksibel dari mitra yayasan, bisa nanti diatur melalui shifting. Di-rolling lah, namun dari pihak relawan bisa memberikan kesepakatan bersama lah bagaimana penggajian dan sebagainya,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu (11/11).
Eko berharap pihak SPPG dapat menjadi penengah antara mitra yayasan dan relawan. Dengan begitu, ada jalan keluar yang tidak merugikan kedua pihak. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan menerapkan sistem kerja bergantian atau shift terhadap setiap relawan. Kendati begitu, Eko mengaku tidak bisa memaksa bila ada relawan yang memilih berhenti. ”Sistem ini sudah berlaku. Makanya fleksibel dan bergantung pada kesepakatan bersama,” katanya.
Eko menjelaskan, anggaran per penerima manfaat (PM) sebesar Rp15.000. Rinciannya, Rp10.000 untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk biaya operasional. Gaji relawan termasuk dalam biaya operasional. Sementara sebelumnya, gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan juga diambil dari pos yang sama.
Batas jumlah relawan juga sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) BGN. SPPG dengan PM di atas 3.000 orang maksimal mempekerjakan 47 relawan. Untuk PM 2.500 hingga 2.900-an, jumlahnya sekitar 33 relawan.
“Jadi sudah diatur semua di dalam juknis. Harapannya itu bisa dilaksanakan, karena pertanggungjawaban keuangan juga harus kita utamakan,” jelasnya.
Adapun ia yakin, penyesuaian kebijakan ini tidak akan berdampak buruk, termasuk pada kualitas makanan. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dianalisis BGN dan mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi, soal jumlah relawan ideal.
“Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Masa SPPG dengan PM 3.000 jumlah relawannya sama dengan yang PM-nya 1.000, kan tidak efisien kalau dihitung seperti itu,” ungkapnya. (era)
