Praya (Suara NTB) – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2021 di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, telah memasuki tahap penuntutan. Dalam persidangan yang berlangsung Rabu (11/11/2026), empat terdakwa dituntut variasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng.
Terdakwa A selaku Direktur CV D sebagai rekanan penyedia dituntut paling berat. Berupa kurungan selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Tidak hanya itu, terdakwa A juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp702,8 juta.
Sisa uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada terdakwa MAA, mantan Kepala DLH Loteng yang juga dituntut penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Disertai denda pidana sebesar Rp200 juta yang jika tidak bisa dipenuhi diganti dengan kurungan selama 80 hari.
Ada pun dua terdakwa lainnya masing-masing SU dan SA, juga dituntut pidana penjara yang sama yakni selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Tapi tidak diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara dan hanya diwajibkan untuk membayar denda pidana sebesar Rp200 juta subsider kurungan selama 80 hari.
Bervariasinya tuntutan terhadap keempat terdakwa disesuaikan dengan peran dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp712,8 juta tersebut.
“Tuntutan pidana ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli serta alat bukti lain yang dihadirkan di muka persidangan,” ungkap JPU Kejari Loteng A.A. Gede Triyatna, S.H., M.H., dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Untuk memastikan kerugian negara bisa dipulihkan serta seluruh denda pidana terbayar, terhadap terdakwa A, JPU juga menuntut pembayaran selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan harta benda terdakwa bisa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran tersebut jika pembayaran ganti rugi tidak bisa penuhi oleh terdakwa A. Apabila hasil pelelangan harta benda ternyata tidak mencukupi maka terdakwa dituntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun.
“Tuntutan uang pengganti terhadap para terdakwa tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi ini,” sebutnya.
Ia menegaskan tuntutan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Melalui proses persidangan, JPU menyampaikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap. Untuk kemudian selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.
Dalam hal ini, Kejari Loteng berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, dan akuntabel. Di mana penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku saja. Tetapi juga pada upaya pemulihan keuangan negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti. (kir)
