Selong (Suara NTB) – Sebanyak 10.852 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masuk dalam usulan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikonsultasikan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Konsultasi tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026).
Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik. Pertemuan itu dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut kebijakan penataan PPPK Paruh Waktu yang disiapkan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya yang dirilis Kamis (12/11/2026), Bupati Haerul Warisin menyebutkan, 10.852 PPPK Paruh Waktu tersebut berasal dari berbagai kelompok pekerjaan. Mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran (Damkar), tenaga administrasi hingga tenaga teknis lainnya.
Ia memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu di Lotim telah masuk dalam basis data pemerintah dan memiliki Nomor Induk PPPK. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penataan kepegawaian ke depan.
Pertemuan tersebut mendapat respons dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. Ia mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Lotim terhadap kebijakan penataan aparatur.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, Erwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan koordinasi serta rapat berkesinambungan untuk merumuskan langkah strategis penataan PPPK.
Penataan tersebut mengacu pada Siaran Pers tentang Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026.
Dalam keputusan strategis yang disepakati pemerintah bersama DPR, terdapat lima poin utama.
Pertama, PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Kedua, PPPK Penuh Waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027. Ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus.
Keempat, ketentuan serupa juga diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kelima, pemerintah akan melaksanakan rekrutmen CPNS pada 2026.
Khusus pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah merencanakannya secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesiapan regulasi, validitas data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Bagi Pemkab Lotim, konsultasi ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi perubahan sistem manajemen ASN mulai 2027, terutama menyangkut kesiapan administrasi, validasi data kepegawaian, serta kemampuan penganggaran daerah. (rus)
