Jakarta (Suara NTB) – Penyaluran dana Rp300 juta per desa untuk program unggulan Desa Berdaya di NTB terus dikebut, dan hampir tuntas. Dari sebanyak 224 desa berdaya tahun 2026 ini, sebanyak 215 desa dan 20 kelurahan dari 33 kelurahan sudah masuk dan diproses BKAD.
“Sudah di ujung. Kami berharap para kepala desa dan lurah sudah masuk memproses dana yang masuk sesuai ketentuan dan juknis (petunjuk teknis) penggunaannya,” kata Kepala Bapeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Sementara itu, beberapa desa dan kelurahan yang terlambat dicairkan dananya, diminta melakukan perbaikan dokumen. Masih ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.
Selain itu, kata Nelly, sejumlah desa baru menganggarkan program tersebut melalui APBD Perubahan, sehingga prosesnya membutuhkan waktu tambahan.
Nelly juga mengingatkan pemerintah desa dan kelurahan tidak menganggap dana Desa Berdaya ini sebagai bonus yang bebas digunakan. Katanya, setiap belanja harus sesuai peruntukan, ketentuan, dan surat pernyataan yang telah ditandatangani.
“Jangan mengira uang ini bonus, sehingga bebas digunakan tanpa aturan. Kepala desa dan lurah harus memperhatikan jenis kegiatan, ketentuan, serta surat pernyataan yang sudah ditandatangani,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tetap berada dalam pengawasan Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH). Karena itu, percepatan realisasi belanja harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan.
Terkait batas waktu pelaksanaan proyek yang diusulkan desa dan kelurahan dalam program Desa Berdaya, Nelly mengatakan, kegiatan tidak harus seluruhnya selesai pada Desember 2026. Pelaksanaannya masih dimungkinkan berlanjut hingga 2027, terutama jika berkaitan dengan proses kontrak dan penyelesaian pekerjaan.
Namun, pemerintah daerah berharap sebagian besar kegiatan dapat dirampungkan pada Desember. Sebab, pekerjaan yang dibiayai program tersebut rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu.
Desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai penerima dana, lanjutnya, juga tidak akan dialihkan kepada desa lain apabila proses pencairannya belum selesai hingga akhir tahun ini. Pemerintah daerah akan tetap mendorong penyelesaian administrasi dan pelaksanaan program di desa yang telah ditetapkan.
“Tapi kita tetap akan dorong untuk segera dilaksanakan. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi ikutannya di desa dan kelurahan,” tandasnya. (bul)
