Mataram (Suara NTB) –Setelah memecat mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, Polda NTB kini turut memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tiga anggota kepolisian Polsek Dompu.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, Kamis (12/11/2026) mengatakan, dua anggota yang mendapat PTDH itu berinisial Ipda S, Aiptu T, dan Brigadir INAW. Keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
“Selain PTDH, mereka juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari,” katanya.
Ia menyebutkan, sidang KEPP terhadap Ipda S, Aiptu T, dan Brigadir INAW berlangsung di ruang sidang Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026) kemarin. Dalam sidang tersebut, Ipda S dinyatakan terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim. Persidangan juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan tahanan tersebut.
Sementara itu, Aiptu T terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda S dan DR.
Sedangkan Brigadir INAW dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.
Kholid menjelaskan, majelis KKEP turut mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Faktor pemberat meliputi kesengajaan, tanggung jawab sebagai anggota Polri, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan institusi. Khusus Ipda S, kedudukannya sebagai pimpinan di tingkat Polsek menjadi pertimbangan tersendiri karena seharusnya memberikan teladan kepada anggotanya.
“Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Putusan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Meski demikian, ketiganya menyatakan akan mengajukan banding. Polda NTB menghormati hak tersebut dan memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. (mit)
