Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak 124 kepala keluarga (KK) transmigran eks Ambon dan eks Timur Timur (Timtim) di Satuan Permukiman Prode (SP III) Kecamatan Labangka belum memperoleh tanah garapan. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dan pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik.
“Penempatan warga transmigran ini kita anggap tidak tuntas, karena mereka belum mendapatkan haknya berupa tanah garapan. Atas kebijaksanaan pemerintah Desa, mereka saat ini memasuki wilayah kehutanan,” kata Kadis Nakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Suara NTB, Kamis (12/11).
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, agar warga transmigran bisa mendapatkan haknya. DLHK pun merespon dengan baik terkait kondisi itu dan sudah turun melakukan identifikasi.
Identifikasi itu untuk memastikan lahan yang akan digarap masyarakat memiliki batasan. Proses menggarap lahan tidak boleh asal-asalan.
“Ini baru permulaan (proses identifikasi lahan garapan), karena untuk kawasan hutan tidak bisa digarap begitu saja melainkan butuh proses perizinan,” ujarnya.
Proses identifikasi atas tanah garapan tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun 2026. Tujuannya agar masyarakat transmigran bisa mendapatkan haknya sebagaimana dijanjikan pemerintah sebelum mereka meninggalkan kampung halamannya.
Sementara itu, berdasarkan data jumlah wilayah transmigrasi di Kabupaten Sumbawa sekitar 2 lokasi berada di Kecamatan Labangka dan Lunyuk. Di Labangka mulai dari SP 1 sampai dengan SP 3 dan di Kecamatan Lunyuk berada di Desa Emang Lestari.
“Kalau untuk wilayah lain, hampir semua warga transmigran sudah mendapatkan tanah garapan. Sementara yang belum kita upayakan bisa segera tuntas,” ujarnya.
Selain persoalan tanah garapan, pemerintah juga akan tetap memberikan atensi khusus terkait infrastruktur dasar yang masih cukup minim seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum lainnya yang masih sangat dibutuhkan.
Persoalan infrastruktur jalan ini juga sudah sering disuarakan oleh masyarakat di Kecamatan Labangka dan Plampang terutama desa SP 1, 2, dan 3 tembus ke desa Sekokat dan Batu Putih.
“Masalah sanitasi aman, air bersih, dan pendidikan juga masih menjadi persoalan,sehingga kami akan memberikan atensi khusus untuk diselesaikan di tahun 2027 mendatang,” ujarnya. (ils)
Â
