Kota Bima (Suara NTB) – Erwin Iskandar alias Koko Erwin dan Aksan Al-Fadil dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan atau tidak dapat dilunasi melalui penyitaan harta kekayaan, keduanya terancam pidana pengganti selama 190 hari penjara.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Syahrur Rahman, S.H., dalam persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis (12/11). Jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan Koko Erwin dan Aksan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya dinilai terlibat dalam permufakatan jahat untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Erwin Iskandar alias Koko Erwin bin Iskandar dan Terdakwa II Aksan Al-Fadil bin Jendar dengan pidana masing-masing berupa penjara seumur hidup,” ucap Syahrur saat membacakan tuntutan.
Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menilai kedua terdakwa memiliki peran sebagai bandar atau pengendali peredaran gelap narkotika. Peran tersebut dinilai tidak sekadar menguasai narkotika, tetapi turut mengendalikan mata rantai peredarannya.
“Para terdakwa terbukti memiliki peran sebagai bandar atau pengendali peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatannya tidak hanya mencakup penguasaan narkotika, tetapi juga berkontribusi terhadap berlangsungnya mata rantai peredaran gelap narkotika,” demikian pertimbangan JPU dalam surat tuntutannya.
Sejumlah hal menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman. Selain memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika, perbuatan kedua terdakwa dinilai dilakukan secara terencana, berulang, dan terorganisasi. Jaksa juga mempertimbangkan bahwa keduanya pernah menjalani pidana penjara dalam perkara narkotika.
Khusus Koko Erwin, jaksa turut mempertimbangkan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan serta dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, tidak ada hal yang dinilai meringankan tuntutan terhadap kedua terdakwa.
“Perbuatan para terdakwa dilakukan secara terencana, berulang, atau terorganisasi,” demikian salah satu pertimbangan yang disampaikan JPU.
Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Keduanya diberikan waktu selama satu pekan untuk menyampaikan pembelaan. (hir)
