Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bakal mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dengan total pagu mencapai Rp157,8 miliar. Program yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027 hingga 2030.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, Dr. Pathurrahman, menjelaskan bahwa pelaksanaan program LSDP akan diawali dengan pengadaan tambahan armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kendala pelayanan kebersihan di daerah.
Saat ini, DLH Lotim memiliki 24 unit dump truck, tiga unit armada amroll, serta 24 kendaraan roda tiga. Dari keseluruhan armada tersebut, hanya 13 unit yang masih dalam kondisi baik, sementada sisanya banyak yang sudah mengalami kerusakan ringan.
Keterbatasan armada tersebut berdampak terhadap jangkauan pelayanan pengangkutan sampah. Untuk sementara, pelayanan DLH masih difokuskan di wilayah Selong, Masbagik, dan Sukamulia.
“Karena keterbatasan armada, pelayanan penanganan sampah belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Mudah-mudahan melalui Service Delivery Project ini, jangkauan pelayanan bisa kita tingkatkan,” jelas Pathurrahman, kepada Suara NTB, Kamis (12/11/2026) di Balai Wartawan Selong.
Ia menerangkan, pengadaan armada tambahan mulai direncanakan pada 2027. Namun, keseluruhan program tidak dapat direalisasikan dalam satu tahun karena membutuhkan tahapan perencanaan, pengadaan, hingga pembangunan fasilitas pengolahan sampah.
Dari total pagu Rp157,8 miliar tersebut, pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Skema pembiayaannya menggunakan mekanisme reimbursement, yakni pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan anggaran daerah, kemudian memperoleh penggantian sesuai ketentuan program.
Menurut Pathurrahman, mekanisme tersebut merupakan bagian dari pendekatan Performance-Based Grant (PBG), sehingga pemerintah daerah tidak sekadar menerima bantuan, tetapi juga dituntut menunjukkan kinerja dan hasil pelaksanaan program.
“Daerah harus benar-benar merasa memiliki program ini. Jadi, bukan sekadar menerima hibah, tetapi ada tanggung jawab dan kinerja yang harus ditunjukkan,” ujarnya.
Pathurrahman menambahkan, Pemda Lotim saat ini tengah menyiapkan kajian sebagai dasar pelaksanaan program. Selanjutnya, pada Desember 2026 direncanakan penandatanganan perjanjian hibah daerah.
Salah satu fokus utama LSDP adalah membangun sistem pengelolaan sampah terpadu. Nantinya, penanganan sampah tidak lagi hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.
Sampah yang masih memiliki nilai guna akan dipilah dan diolah menjadi bahan atau produk yang memiliki nilai ekonomi. Untuk mendukung sistem tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu.
“Intinya, dari rumah tangga harus mulai dilakukan pemilahan. Tidak semua sampah harus dibawa ke TPA. Ke depan, kita ingin sampah bisa diolah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai manfaat,” terangnya.
Program tersebut juga dinilai penting untuk mendukung sektor pariwisata Lotim. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya tarik destinasi wisata, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Terkait kondisi TPA Ijobalit, Pathurrahman menyebutkan kapasitas yang tersedia diperkirakan masih mampu menampung sampah untuk empat hingga lima tahun ke depan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.
Saat ini, sekitar 113 ton sampah masuk ke TPA Ijobalit setiap hari. Sementara itu, estimasi keseluruhan timbulan sampah di Lombok Timur mencapai sekitar 580 ton per hari.
Menurutnya, selama ini pengelolaan di TPA masih didominasi aktivitas penimbunan, sedangkan pengolahan sampah belum berjalan secara optimal. Karena itu, melalui LSDP direncanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas sekitar 150 ton per hari.
Kapasitas tersebut dipilih dengan mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk dan potensi timbulan sampah di Lotim.
Pathurrahman berharap pembangunan sistem pengolahan sampah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menyebut Lotim menjadi satu-satunya daerah di NTB yang mendapatkan program LSDP. Secara nasional, program tersebut menyasar sekitar 30 kabupaten/kota.
Dengan dukungan pendanaan tersebut, Pemda Lotim diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga, pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan akhir. Tantangannya, bukan hanya membangun fasilitas, tetapi memastikan sistem tersebut berjalan dan mampu mengurangi beban sampah yang selama ini berakhir di TPA. (rus)
