Selong (Suara NTB) – Anggaran pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada 2026 mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Anggaran tersebut melampaui ketentuan minimal 20 persen dari APBD sebagaimana amanat penganggaran pendidikan nasional. Namun, besarnya alokasi tersebut masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur pendidikan, menyusul kondisi hampir separuh sekolah di Lotim yang dinilai belum layak menjadi tempat kegiatan belajar mengajar.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, H. Holdi, menjelaskan, berdasarkan ketentuan minimal 20 persen APBD, anggaran pendidikan Lotim seharusnya berada pada kisaran Rp700 miliar. Angka tersebut sudah termasuk pembiayaan gaji dan honor tenaga pendidik.
“Lotim justru melebihi 20 persen. Tahun 2026 anggaran pendidikan mencapai Rp1,1 triliun, termasuk gaji dan honor,” jelasnya.
Menurut Holdi, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan penguatan kualitas layanan pendidikan. Salah satu perhatian utama DPRD adalah memastikan pembayaran gaji guru dan tenaga honorer tetap terakomodasi. Sebab, komponen belanja pegawai menjadi salah satu kebutuhan besar dalam struktur anggaran pendidikan daerah.
Sementara itu, anggaran yang tersedia juga diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi sekolah. DPRD, kata dia, akan terus mengawal program revitalisasi satuan pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP sederajat.
Holdi mengungkapkan, kondisi infrastruktur pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah. Hampir separuh sekolah di Lotim disebut belum memenuhi kelayakan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik.
Karena itu, program revitalisasi sekolah dinilai penting untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Ia juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan Lotim, baik melalui program reguler maupun aspirasi, termasuk yang terbesar di NTB. Bahkan, pada 2027 alokasinya diproyeksikan lebih besar.
Menurutnya, peningkatan dukungan anggaran melalui berbagai sumber menjadi salah satu langkah untuk mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sebab, apabila seluruh kebutuhan pembangunan pendidikan dipaksakan hanya melalui APBD, ruang fiskal daerah akan semakin berat, terlebih pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban pembayaran gaji tenaga pendidik.
Terkait anggaran aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, Holdi menegaskan bahwa usulan tersebut bersumber dari kegiatan reses anggota dewan untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
Namun, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta dapat langsung dianggarkan. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui, mulai dari penyampaian usulan dalam kegiatan reses, pembahasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pokir itu muncul dari aktivitas reses melalui penggalian aspirasi masyarakat. Ada mekanisme yang harus diikuti. Usulan harus masuk Musrenbang dan SIPD. Di luar mekanisme itu tidak akan pernah ada,” tegasnya. (rus)
