Mataram (Suara NTB) – Peternak ayam petelur di NTB menghadapi tekanan akibat melimpahnya produksi telur lokal yang tidak diimbangi penyerapan pasar. Kondisi semakin berat dengan masuknya telur dari luar daerah melalui jalur distribusi yang diduga ilegal sehingga harga di tingkat peternak tertekan hingga Rp15.000 per kilogram.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muh. Riadi, mengatakan NTB saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan telur sendiri. Bahkan, produksi lokal mulai mengalami surplus setelah populasi ayam petelur meningkat dan kapasitas sejumlah peternakan berkembang.
Peningkatan produksi tersebut juga didorong permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah peternak memperbesar kapasitas kandang, sementara peternakan skala kecil juga mulai bermunculan.
Namun, peningkatan produksi justru memunculkan persoalan baru ketika pasokan dari luar daerah masih masuk ke NTB.
“Produksi kita sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan sedikit overproduksi. Yang membuat harga di tingkat peternak jatuh adalah masuknya telur dari luar daerah,” ungkap Riadi.
Ia mengungkapkan, telur dari luar daerah diduga masuk melalui jalur distribusi tidak resmi dan sulit terdeteksi. Praktik tersebut membuat peternak lokal kesulitan bersaing. Bahkan, telur hasil produksi peternak lokal pernah ditawar hanya Rp15.000 per kilogram. Jika tidak bersedia menjual dengan harga tersebut, telur mereka tidak terserap pasar.
Kondisi ini mulai berdampak terhadap keberlangsungan usaha peternakan. Sejumlah peternak bahkan terpaksa mengurangi populasi ayam karena tidak mampu menanggung tekanan harga dan biaya produksi.
“Ini yang harus kita tutup. Jangan sampai peternak lokal yang sudah berinvestasi dan memproduksi telur justru kalah oleh pasokan yang masuk melalui jalur gelap,” tegasnya.
Untuk mengatasi kelebihan produksi, Disnakeswan NTB juga membuka peluang pemasaran telur ke luar daerah, terutama Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih membutuhkan pasokan.
Riadi mengatakan, secara teknis dan analisis risiko pengiriman ke NTT telah disiapkan.
“Kami masih melakukan negosiasi agar bisa ngirim telur kita ke NTT. Karena NTT juga mendatangkan telur dari daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Riadi berharap pembukaan pasar antardaerah dan penertiban masuknya telur ilegal dapat membantu menstabilkan harga di tingkat peternak. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak memasukkan telur melalui jalur tidak resmi karena berpotensi mematikan usaha peternak lokal.
Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan dukungan pakan jagung melalui program SPHP dengan kuota sekitar 1.900 ton untuk membantu menekan biaya produksi peternak.
Menurutnya, keberlangsungan peternakan lokal perlu dijaga agar peningkatan produksi yang selama ini didorong oleh permintaan pasar, termasuk MBG, tidak berujung pada kerugian peternak akibat kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat. (bul)
