Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) akan mengambil langkah hukum terhadap oknum yang menguasai aset daerah. Oknum pelaku yang diduga memainkan aset daerah Lobar terancam pidana, baik yang merusak plang pengamanan aset milik Pemkab dan penggergahan maupun tindakan ilegal lainnya. Langkah tegas ini untuk memberi efek jera bagi oknum pelaku.
Kepala BKAD Lobar, I Agus Wirawan Satra, S.STP., M.Si.,melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BKAD Lobar, Hulaifi, menegaskan, beberapa titik yang dipasangkan plang sebelumnya seperti di Kuranji Dalang dan Krama masih terpasang. Sedangkan di Desa Buwun Sejati, plang yang dipasang Pemkab dibuka oleh oknum.
“Nanti kalau dibuka (bongkar) lagi kami akan laporkan penggergahan,” tegas Hulaifi, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, tim pengamanan aset daerah juga termasuk APH dari unsur kejaksaan TNI dan polri. Nantinya, jika plang aset yang dipasang Pemkab dirusak maka bisa dilakukan tindakan hukum.
Pihaknya akan melakukan laporan ke aparat berwenang perihal perusakan dna penggergahan. Sejauh ini Pemkab sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke APH, di antaranya dugaan perusakan di Kuranji dilaporkan di Polres Lobar dan Giri Madia ke Polresta Mataram. “Itu diproses di kepolisian,” tegasnya.
Terkait persoalan aset ini masih ada oknum pelaku yang ngotot mempertahankan. Seperti di Kuranji, padahal di pengadilan maupun perdata gugatan oknum tersebut tidak diterima. Berbagai langkah yang dilakukan pihaknya ini sebagai upaya pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk pendapatan daerah. (her)
