Praya (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H., bersama Wakapolda NTB Brigjen. Pol Harry Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H., dan sejumlah pejabat utama Polda NTB lainnya turun langsung mengecek kondisi lokasi eks tambang emas ilegal di Gunung Dundang Desa Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), akhir pekan kemarin. Langkah itu dilakukan untuk memastikan sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan secara ilegal di area seluas sekitar 1 hektare tersebut.
Kapolda pun mengingatkan jajarannya, khususnya Polresta Loteng untuk terus memantau kawasan tersebut dan memastikan aktivitas penambangan di tempat tersebut tidak terjadi lagi. Dan, meminta dukungan kepada masyarakat dengan memberikan informasi jika mengetahui atau melihat ada aktivitas penambangan secara ilegal di kawasan tersebut.
“Bagi masyarakat yang mengetahui kalau ada aktivitas penambangan di tempat ini, mohon segera lapor ke aparat kepolisian,” pintanya.
Ia menegaskan tidak boleh lagi ada aktivitas penambangan di area tersebut. Karena hal itu berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam di kawasan tersebut. Terlebih lokasinya sangat dekat dengan kawasan The Mandalika yang merupakan salah satu destinasi pariwisata nasional.
Pada kesempatan itu Kapolda NTB bersama jajaran juga melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi eks tambang. Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kembali kondisi alam di kawasan tersebut pasca aktivitas tambang emas ilegal.
Tidak hanya itu saja Kapolda NTB juga menyempatkan diri untuk melihat secara langsung kondisi lubang galian yang kini sudah ditinggal oleh penambangan tersebut. Beberapa lubang galian yang dijumpai pun ditimbun. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan di lubang-lubang galian tersebut.
Di area seluas sekitar 1 hektare itu saat ini ada sekitar 30 lubang galian dengan kedalaman bervariasi. Dari hanya beberapa meter saja hingga belasan meter. Dulunya di satu lubang ada 10 sampai 15 penambangan yang menambang.
“Ke depan jika memang diperlukan, kita akan aktifkan kembali pos pengamanan di area tambang. Untuk memastikan tidak ada lagi penambang yang masuk menambah,” imbuh Irjen Kalingga.
Koordinasi dengan pihak BKSA selaku pengelola kawasan secara intens juga terus dilakukan. Karena dalam hal ini pihak kepolisian tentu tidak bisa bekerja sendiri. Butuh koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak. Terutama BKSA sebagai pengelola kawasan. (kir)
