Mataram (Suara NTB) – Program unggulan Pemprov NTB, Desa Berdaya memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin ekstrem.
Satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan bantuan stimulus pemberdayaan ekonomi (bantuan usaha) sebesar Rp7 juta per KPM. Guna memperkuat mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Desa Berdaya Transformatif yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Melalui program ini, keluarga miskin ekstrem tidak hanya diberikan bantuan sosial, tetapi juga aset produktif agar memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Setiap keluarga penerima manfaat berhak memperoleh bantuan usaha hingga Rp7 juta. Besaran bantuan disesuaikan dengan proposal usaha yang diajukan dan telah melalui proses verifikasi serta validasi oleh pendamping dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengemukakan, pada 2026, sebanyak 5.162 KPM ditetapkan sebagai penerima dukungan usaha. Mereka tersebar di 123 desa dan kelurahan sasaran miskin ekstrem di 10 kabupaten/kota.
Dukungan usaha tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari peternakan, perdagangan, pertanian, perikanan, perindustrian hingga jasa dan UMKM.
Dari total penerima, tercatat 7.582 usulan klaster usaha. Rinciannya, 3.417 usulan peternakan, 2.638 perdagangan, 684 pertanian, 396 perindustrian, 240 jasa dan UMKM, serta 207 perikanan. Jumlah usulan lebih banyak dibandingkan jumlah penerima karena 2.420 keluarga mengajukan dua klaster usaha.
Untuk memastikan bantuan benar-benar berkembang menjadi sumber penghasilan, kata Baiq. Nelly, pemerintah menyiapkan pendampingan selama dua tahun. Setiap pendamping rata-rata menangani sekitar 50 keluarga penerima manfaat.
Pada tahap pertama 2026, program dilaksanakan di 40 desa dan kelurahan dengan dukungan 144 pendamping yang telah direkrut dan diterjunkan ke lapangan.
Persiapan perluasan program pada 2027 juga telah dilakukan. Sebanyak 140 pendamping telah direkrut dan mendapatkan orientasi tugas untuk mendampingi penyusunan, verifikasi, serta validasi proposal usaha di 37 desa dan kelurahan.
Pelaksanaan program dilakukan bertahap, yakni 40 desa dan kelurahan pada 2026, sebanyak 37 desa dan kelurahan pada 2027, serta 46 desa dan kelurahan pada 2028. Dengan demikian, seluruh 123 desa dan kelurahan sasaran ditargetkan terjangkau program tersebut.
Selain bantuan usaha, Pemprov NTB juga mengalokasikan Rp200 juta per desa dan kelurahan sasaran untuk mendukung perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dukungan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi tempat tinggal sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Penentuan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama keluarga yang masuk Desil 1. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual oleh pendamping maupun pemerintah desa agar bantuan tepat sasaran.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga menjalankan Desa Berdaya Tematik untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan melalui pengembangan potensi lokal.
Melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), setiap desa dan kelurahan mendapatkan dukungan sebesar Rp300 juta. Program ini diarahkan pada tiga tema utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata desa, dan lingkungan.
Dari total 1.166 desa dan kelurahan di NTB, sebanyak 257 menjadi sasaran pelaksanaan pada 2026. Pada 2027, program dipersiapkan menjangkau 306 desa dan kelurahan. Seluruh desa dan kelurahan ditargetkan menerima bantuan secara bertahap hingga 2029.
Dua pendekatan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Desa Berdaya Transformatif berfokus pada penguatan usaha keluarga miskin ekstrem, sedangkan Desa Berdaya Tematik mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Program Desa Berdaya diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah dalam RPJMD NTB 2025–2029. (bul)
