BerandaNTBAnggota DPRD NTB dari PDIP Sampaikan "Minderheidsnota" terhadap Pembahasan RAPBD 2027

Anggota DPRD NTB dari PDIP Sampaikan “Minderheidsnota” terhadap Pembahasan RAPBD 2027

Mataram (Suara NTB) – Empat anggota DPRD NTB dari PDIP, yakni Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, Suhaimi dan Abdul Rahim kembali mengajukan minderheidsnota atau nota keberatan terhadap proses pembahasan dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2027.

Penyataan sikap politik keempat anggota dewan dari PDIP itu dilayangkan lantaran mereka menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam proses dan substansi penyusunan RAPBD 2027 yang belum mendapat penjelasan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka mempertanyakan dasar dan mekanisme perubahan alokasi anggaran yang terjadi setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani. Karena ditemukan adanya pergeseran dan penambahan anggaran yang tidak tergambar secara jelas dalam pembahasan sebelumnya.

“Karena itu, kami mempertanyakan dasar dan mekanisme perubahan alokasi anggaran setelah kesepakatan tersebut ditandatangani.

Kami menemukan adanya pergeseran dan penambahan sejumlah anggaran yang tidak tergambar secara jelas dalam pembahasan kua-ppas, namun kemudian muncul dalam dokumen anggaran dan penjabarannya,” ucap Made Slamet pada Senin (16/11).

Persoalan kedua yang disoroti PDIP yakni menyangkut kejelasan perlakuan terhadap anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang yang dihapus sebesar  Rp120 miliar. Mereka mempertanyakan alasan TAPD menilai atau menandai alokasi Pokir sebagai anomali, padahal usulan tersebut telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Mengapa yang dipersoalkan hanya alokasi yang berkaitan dengan DPRD saja, sementara belanja OPD dan program eksekutif yang juga tercantum dalam RPKPD tidak mendapat perlakuan dan pemeriksaan dengan standar yang sama?” Tanya Made Slamet.

kejelasan nasib anggaran Rp120 miliar tersebut setalah dihapus dalam program Pokir DPRD. Apakah anggaran tersebut dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) atau dialihkan ke program dan kegiatan lain.

“Kami tidak dapat menerima jika aspirasi masyarakat dihapus dengan alasan prosedur, sementara anggarannya justru tetap digunakan untuk belanja lain tanpa penjelasan yang terbuka dan setara,” tegasnya.

Made Slamet juga menyoroti ketidakseimbangan prioritas belanja. Dimana anggaran untuk belanja kebutuhan rakyat dikurangi seperti pemeliharaan jalan berkurang sekitar Rp24,9 miliar, operasi dan pemeliharaan irigasi berkurang Rp11,7 miliar, serta pemeliharaan embung berkurang Rp7,1 miliar.

Sementara itu, belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor pada sejumlah OPD justru meningkat. “Kami memandang belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus dievaluasi dan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, irigasi, air bersih, dan infrastruktur dasar,” serunya.

Ditegaslan Made Slamet bahwa minderheidsnota atau nota keberatan yang disampaikan pihaknya tidak bertujuan untuk menolak pembangunan dan tidak bermaksud menghambat jalannya pemerintahan. Namun lebih meluruskan dan membenarkan proses penganggaran.

“Bagi kami, APBD bukan milik pemerintah atau DPRD, melainkan uang rakyat yang wajib dikelola dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami belum dapat memberikan persetujuan terhadap RAPBD 2027 sebelum seluruh persoalan mendasar tersebut dijawab dan ditindaklanjuti secara jelas,” pungkasnya. (ndi)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO