Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat dinilai masih membutuhkan pembenahan. Pasalnya, kapasitas pengolahan yang belum mampu mengimbangi volume sampah harian masih menyisakan persoalan timbunan, bau menyengat, hingga potensi pencemaran air lindi yang mengancam masyarakat sekitar.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD NTB, H Suharto. Dia menilai sistem pengelolaan di kawasan tersebut masih didominasi metode konvensional. Sementara itu, teknologi yang telah tersedia belum memberikan hasil optimal dalam mengurangi timbunan sampah.
“Penanganan sampah di Kebon Kongok belum terselesaikan secara menyeluruh. Kita masih mengandalkan cara-cara konvensional, sementara volume sampah yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pengolahannya,” ujar Suharto pada Senin (16/11).
Menurutnya, TPA Kebon Kongok menerima sampah gabungan dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan volume sekitar 350 hingga 450 ton per hari. Kondisi ini membutuhkan dukungan fasilitas modern, terintegrasi, serta memiliki kapasitas pengolahan yang memadai.
Salah satu fasilitas yang tersedia adalah teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), namun kapasitasnya masih sangat terbatas yakni sekitar 20 ton per hari. Karena itu sebagai solusi jangka menengah dan panjang, politisi Partai NasDem itu mendorong pembangunan fasilitas insinerator berkapasitas sekitar 100–150 ton per hari.
Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menangani sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan melalui proses daur ulang, RDF, maupun pengolahan organik. Pembangunan fasilitas ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp200 miliar hingga Rp400 miliar.
“Kita berharap pemerintah, khususnya Gubernur NTB, bisa memanfaatkan jaringan dan relasi untuk menarik investor. Jangan sampai persoalan sampah ini terus dibiarkan tanpa solusi yang mampu mengurangi timbunan secara signifikan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain keterbatasan kapasitas pengolahan, dampak lingkungan terhadap warga sekitar turut menjadi perhatian. Suharto menyebut sekitar 1.200 warga berpotensi terdampak bau tidak sedap dari aktivitas TPA Kebon Kongok. Persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan air lindi, yaitu cairan yang terbentuk dari proses penguraian sampah dan rembesan air melalui timbunan sampah.
“Kita semua harus selalu waspada terhadap bahan pencemar seperti air lindi dari sampah di TPA Kebon Kongok. Jika tidak dikendalikan, sumur-sumur masyarakat bisa terancam tercemar,” ujarnya.
Untuk mencegah risiko tersebut, ia meminta pemerintah memastikan fasilitas penampungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan TPA berfungsi optimal. “Air lindi harus ditampung dan diolah terlebih dahulu. Jangan sampai mengalir ke saluran drainase dan mencemari sungai maupun sumur masyarakat,” tegasnya.
Terakhir dia meminta agar pemerintah perlu melakukan pengawasan berkala terhadap kualitas air tanah, sumur warga, saluran drainase, dan badan air di sekitar kawasan TPA. Langkah ini penting untuk mendeteksi kemungkinan pencemaran sejak dini sekaligus menentukan tindakan penanganan yang tepat.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perluasan kawasan penampungan, tetapi juga mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan yang mampu menekan volume timbunan secara nyata.
“Jangan hanya memindahkan dan menumpuk sampah. Pemerintah harus menghadirkan sistem pengelolaan yang benar-benar mampu mengurangi timbunan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan,” pungkasnya. (ndi)



