Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI, untuk meminta kepastian mengenai usulan kuota formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah diusulkan.
“Atas perintah Pak Bupati, minggu kemarin sudah kami layangkan suratnya. Tujuannya langsung kepada Menpan RB,” ungkap Kepala BKPSDM KSB, Agusman, Senin (16/11).
Pihaknya telah mengusulkan 500 formasi CPNS ke pemerintah pusat, tetapi belum ada jawaban. Padahal menurut Agus, Kemen PAN-RB telah menginstruksikan seluruh daerah untuk mengajukan usulannya. “Ini sudah mau akhir tahun tentu kita perlu juga dengarkan apa keputusan resmi pusat soal usulan kita itu,” ujarnya.
Penjelasan resmi Kemen PAN-RB dinilai Agus sangat penting. Pasalnya, usulan itu berdasarkan kebutuhan pemenuhan kepegawaian daerah. Disisi lain, masyarakat mengharapkan dibukanya pendaftaran CPNS. “Masyarakat tentu menunggu-nunggu apakah usulan kita itu diterima seluruhnya agar mereka punya kesempatan lebih luas menjadi PNS,” papar Agus seraya menambahkan pihaknya akan segera mempublikasi surat jawaban Kemen PAN-RB tersebut.
“Mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawabannya dan pasti kita publikasikan karena memang ditunggu-tunggu masyarakat,” sambung mantan Kabag Pemerintahan Setda KSB ini.
Ia menyampaikan, ada beberapa penjelasan lain dari Kemen PAN-RB yang sebenarnya terus ditunggu masyarakat, khususnya mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu menjadi PNS. Kebijakan ini akan dilaksanakan serta mekanismenya pengangkatan harus disampaikan ke masyarakat.
“Kalau dengar penjelasan petinggi di kementerian lewat berita atau sosial media kan belum jelas juga. Ada yang bilang tanpa seleksi ada juga tetap pakai mekanisme penerimaan CPNS sehingga syarat dan seleksinya harus dipenuhi oleh PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu,” kata Agus.
Agus belum berani memastikan jadwal pendaftaran CPNS, meskipun informasi yang beredar pendaftaran di mulai di bulan November. Pemerintah pusat akan menginformasikan ke kabupaten/kota maupun provinsi tahapan pendaftaran. “Biasanya surat resminya dikirim Kanreg BKN. Tapi sampai hari ini belum kami terima,” imbuhnya.(bug)



