BerandaNTBSUMBAWA BARATDinsos KSB Gagas Aplikasi Pengaduan dan Pengelolaan Bansos

Dinsos KSB Gagas Aplikasi Pengaduan dan Pengelolaan Bansos

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggagas pengembangan aplikasi khusus untuk pengelolaan program bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah. Aplikasi tersebut disiapkan guna mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan sekaligus memastikan setiap persoalan terkait penyaluran bansos dapat ditindaklanjuti secara terukur.

Sekretaris Dinsos KSB, Andy Suandy, mengatakan, pengembangan aplikasi tersebut saat ini tengah dibahas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan bansos, sekaligus memperoleh informasi mengenai solusi dan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan.

“Saat ini kami bersama Dinas Kominfo sedang menggagas sebuah aplikasi bansos. Permasalahan bansos akan dimuat dan kami juga akan menyampaikan solusi serta tindak lanjut jawaban atas setiap aduan masyarakat,” ungkap Andy.

Keberadaan aplikasi tersebut, dikatakan Andy, diharapkan dapat memangkas proses penyampaian pengaduan sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat memperoleh respons atas persoalan yang dihadapi. Selain itu, seluruh pengaduan akan terdokumentasi dengan baik mulai dari proses pencatatan, verifikasi hingga pemantauan penyelesaiannya.

“Tujuannya memastikan setiap aduan tercatat, terverifikasi dan terpantau penyelesaiannya. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menyampaikan apa yang menjadi persoalannya terkait bantuan sosial,” jelasnya.

Selain menggagas aplikasi pengaduan, Dinsos KSB juga telah mengembangkan aplikasi Si Imut untuk mendukung pemutakhiran data penerima bansos. Salah satu mekanisme yang diperkuat melalui aplikasi tersebut adalah kewajiban kepala desa dan lurah mengetahui setiap proses pengusulan maupun perubahan desil keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah masing-masing.

Andy mengatakan, mekanisme tersebut penting agar pemerintah desa dan kelurahan memiliki informasi yang jelas mengenai kondisi penerima bantuan di wilayahnya. Dengan demikian, tidak ada lagi pemerintah desa atau kelurahan yang tidak mengetahui warga yang menerima maupun belum menerima bantuan sosial.

Di sisi lain, Dinsos KSB juga memperkuat proses verifikasi dan validasi data bansos melalui koordinasi dengan Inspektorat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola bantuan sosial berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam aspek penganggaran, administrasi hingga prosedur pengusulannya.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi penganggaran bansos. Kami juga turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dari sisi SIKS-NG, SIAK, aplikasi, surat keputusan (SK), hingga prosedur dan proposalnya,” tandas Andy.

Melalui pengembangan aplikasi pengaduan, pemanfaatan Si Imut serta penguatan verifikasi dan validasi data, pihaknya berharap pengelolaan bansos pemerintah daerah dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.(bug)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO