Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima menyoroti ketentuan regulasi yang dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat pemberian bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu ketentuan dalam program bantuan rumah swadaya berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah dengan alas hak yang sah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhruranji, M.E., mengatakan ketentuan dan batasan regulasi tersebut perlu dievaluasi agar tidak menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjangkau warga yang membutuhkan.
“Secara khusus, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan dan batasan regulasi yang dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat intervensi pemerintah, terutama dalam penyediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin,” katanya pada akhir pekan ini.
Informasi yang dihimpun, ketentuan bantuan rumah swadaya di Kota Bima mensyaratkan calon penerima memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemberian bantuan perumahan, termasuk memastikan rumah dibangun atau diperbaiki pada lahan dengan status penguasaan yang jelas.
Persoalan status lahan sebelumnya juga pernah disebut Pemkot Bima sebagai salah satu kendala dalam pemberian bantuan rumah kepada warga. Dengan persyaratan tersebut, kebutuhan rumah layak huni tidak selalu dapat langsung diikuti pemberian bantuan, meski warga yang bersangkutan berada dalam kondisi membutuhkan.
Fakhrunraji mengatakan, aturan tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas program. Namun, mekanisme pelaksanaannya perlu dicermati agar ketentuan yang ada tidak justru membatasi intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin.
“Regulasi dan mekanisme pelaksanaan perlu terus dicermati agar kebijakan pemerintah tetap akuntabel, namun juga mampu merespons kondisi riil masyarakat dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” sebutnya.
Menurutnya, persoalan kemiskinan juga tidak dapat ditangani hanya melalui pemberian bantuan sosial. Intervensi pemerintah harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesempatan kerja dan tempat tinggal yang layak.
Evaluasi terhadap berbagai kendala tersebut menjadi bagian dari penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2027. Perangkat daerah diminta mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi intervensi yang telah dilakukan dan memetakan kendala di lapangan agar perencanaan serta penganggaran lebih terarah.
Fakhrunraji menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari terpenuhinya target program. Intervensi pemerintah harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
“Pemerintah Kota Bima meneguhkan komitmen bahwa penanggulangan kemiskinan harus bergerak melampaui rutinitas program dan pemenuhan target administratif. Tetapi benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (hir)



